Washington DC, Gatra.com – Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengatakan, tindakan Cina terhadap warga muslim Uighur di Cina Barat merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang sangat besar. Menurutnya, Washington akan berupaya mengangkat masalah ini.
"Ini bukan hanya pelanggaran hak asasi manusia yang sangat besar, tetapi kami tidak berpikir, Cina dapat terlibat dalam perilaku semacam ini," kata Pompeo seperti diwartakan Reuters, Kamis (10/10).
Pompeo mengatakan, tindakan pelanggaran HAM akan melibatkan pemimpinnya dan ia harus bertanggung jawab.
Merespon tindakan pelanggaran HAM yang dilakukan Cina, pemerintah AS memperluas daftar hitam perdagangannya dengan memasukkan beberapa startup kecerdasan buatan Cina. Selain itu, juga diberlakukan pembatasan visa pada pemerintah Tiongkok dan pejabat Partai Komunis yang dianggap bertanggung jawab atas penahanan atau penyalahgunaan minoritas muslim di Provinsi Xinjiang.
Pakar dan aktivis AS mengatakan, setidaknya satu juta warga Uighur, dan anggota kelompok minoritas muslim lainnya, telah ditahan di beberapa kamp pada wilayah terpencil. Namun, Cina membantah adanya penganiayaan terhadap warga Uighur dan mengatakan Xinjiang merupakan urusan internal negara.
"Baru-baru ini, pihak AS telah menyerang dan mengotori kebijakan Xinjiang Cina dengan alasan agama dan hak asasi manusia. Selain itu, membuat pernyataan yang tidak berdasar dan keliru yang bertentangan dengan fakta," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Geng Shuang.
Kedutaan Besar Cina di Washington mengecam tindakan pembatasan visa. Mereka mengatakan, tuduhan AS tentang pelanggaran HAM merupakan alasan yang sengaja dibuat. Hal ini karena Cina terlibat perang dagang selama 15 bulan dengan Amerika Serikat. Pemerintah Cina menilai, dukungan AS terhadap protes pro-demokrasi di Hong Kong telah menganggu kedaulatannya.
"Kami akan terus berbicara tentang pelanggaran HAM ini. Seperti yang dikatakan presiden dalam konteks lain di Hong Kong. Kami ingin memastikan bahwa masalah ini ditangani dengan cara yang manusiawi," kata Pompeo.
