Jakarta, Gatra.com - Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar (FPG) Dave Laksono menilai TNI perlu merespon berbagai isu yang dikhawatirkan bisa mengganggu kesolidan TNI sebagai institusi pertahanan negara.
Menurutnya, respon publik atas insiden penusukan Menko Polhukam, Wiranto di Pandeglang, Banten, baru-baru ini sangat beragam. Bahkan, sampai membuat tiga istri prajurit TNI yang memberikan pernyataan fenomenal di media sosial mereka terkait peristiwa penusukan tersebut.
"TNI perlu memperkuat narasi di masyarakat bahwa pencopotan ketiga prajurit TNI. Itu adalah murni sebagai bentuk komitmen TNI dalam menjaga stabilitas dan ketaatan TNI kepada hukum yang berlaku. Bukan karena adanya faktor lain," kata Dave Laksono dalam keterangan persnya di Jakarta, Minggu (13/10).
Dave Laksono yang juga mantan Ketua Umum DPP AMPI itu mengatakan, langkah cepat TNI yang langsung mencopot ketiga prajurit TNI dari jabatannya akibat cuitan nyinyir ketiga istri para prajurit di medsos mereka adalah hal yang wajar.
"Hukuman disiplin yang diberlakukan oleh pimpinan TNI sudah tepat, dan pasti sudah melalui prosedur yang benar. Ini menjadi satu sinyal bahwa TNI tidak ingin lagi main-main dengan dinamika politik yang sifatnya merusak, menghina, mendoktrin, dan sebagainya" tutur Dave Laksono.
Meski begitu, pihaknya meminta agar publik mendapat akses terbuka. Terutama terhadap informasi atas proses hukum dari ketiga istri prajurit TNI tersebut yang terbukti melanggar UU ITE.
Secara internal, Dave Laksono juga meminta, jajaran pimpinan TNI memberikan pengarahan khusus kepada keluarga prajurit TNI agar bijak dalam membuat status di media sosial.
"Orang main medsos hak siapa saja. Tapi kan semua ada batasnya, jangan pula aneh-aneh apalagi posting hoaks atau nyinyir begitu. Istri anggota TNI kan juga harus patuh tegak lurus kepada Sumpah Sapta Marga dan Pancasila. Ini mungkin atensi khusus bagi keluarga TNI di semua matra," ujarnya.
Pada bagian lain, Ketua DPD Partai Golkar Kota Cirebon itu menganggap ancaman radikalisme sangat nyata keberadaanya di Indonesia. Tindakan kekerasan di masyarakat atau yang paling ekstrem menjadi teroris seperti yang dilakukan pelaku penusukan terhadap Menko Polhukam, Wiranto merupakan bentuk nyata aksi radikalisme yang perlu diwaspadai.
"Saya yakin TNI mampu dan solid mengantisipasi ancaman-ancaman radikalisme seperti ini," katanya.
