Jakarta, Gatra.com - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) akan segera menjalankan program Indeks Pembangunan Keluarga (IPK) mulai tahun 2020 nanti. Ketua BKKBN, Hasto Wardoyo mengatakan, program tersebut dibuat untuk memperbaiki kualitas keluarga Indonesia.

"Ketahanan keluarga yang baik merupakan modal dasar untuk mewujudkan ketahanan nasional. Nah, karena itu lah kita melakukan pengukuran pembangunan keluarga dengan IPK ini," kata dia dalam acara seminar nasional 'Kesetaraan Gender dan Ketahanan Keluarga Sebagai Pondasi Pembentukan SDM Unggul', di Auditorium LIPI, Jakarta, Senin (14/10).

Hasto melanjutkan, dalam program IPK nantinya akan ada tiga hal yang akan dijadikan tolok ukur ketahanan sebuah keluarga. Tiga hal itu antara lain, ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan sebuah keluarga.

Sementara itu, saat ini BKKBN tengah menyelesaikan pembuatan alat yang akan digunakan untuk mempermudah sensus yang nantinya akan dilakukan kepada sekitar 67.000 keluarga di seluruh Indonesia. Sedangkan pengukuran IPK sendiri akan dilakukan menggunakan metode sensus dan akan dimulai pada 2020 mendatang.

"Akhir tahun ini targetnya alat pengukuran selesai. Jadi, mulai tahun depan kita bisa mulai sensusnya. Untuk target keluarga, kita targetkan selesai 50 persen di tahun 2020," imbuh Hasto.

Pihaknya menjelaskan, pengukuran harus dilakukan dengan cara sensus karena menurut Hasto, permasalahan dari setiap keluarga berbeda-beda. Sehingga BKKBN, dengan dibantu BKKBD nantinya akan mendatangi setiap keluarga dibseluruh wilayah Indonesia, untuk menanyakan satu demi satu masalah yang mungkin dialami oleh keluarga-keluarga tersebut.

"Kan setiap keluarga punya masalahnya sendiri. Jadi nanti akan kita datangi satu satu, biar jelas penanganannya seperti apa," jelas dia.

Hasil pengukuran IPK itu sendiri, nantinya akan diberikan kepada pemerintah. Untuk kemudian dapat digunakan sebagai data pemberian bantuan atau penangan dari permasalahan keluarga-keluarga di Indonesia.

"Kalau sekarang kan bantuan semua disamaratakan. Padahal itu tidak benar. Karena mungkin ada keluarga miskin, yang sebenarnya tidak membutuhkan bantuan berupa uang tunai, mungkin mereka lebih membutuhkan perawatan kesehatan khusus, karena ada salah satu dari keluarga mereka yang sakit dan itu menghabiskan dana banyak. Jadi mereka jatuh miskin," ujar Hasto.