Jakarta, Gatra.com - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasa (KontraS) menegur institusi yang tidak maksimal mengusut dugaan tindakan represif kepolisian, terutama saat mengamankan unjuk rasa yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia beberapa waktu lalu. Salah satu yang dkritik adalah Komisi Polisi Nasional (Kompolnas).

"Kompolnas bubar aja lah kalau terus kayak gini, begitu juga Komnas HAM lalu Ombudsman. Kalau ada laporan baru turun investigasi ya mohon maaf, bubar aja," ujar Koordinator KontraS, Yati Andriyani di kantor KontraS, Senen, Jakarta Pusat, Senin (14/10).

Yati menilai, selain memberikan masukan terhadap Polri, Kompolnas juga seharusnya melakukan pengawasan terhadap pihak kepolisian. Ia berharap, Kompolnas mau bersuara meski kasus itu melibatkan institusi kepolisian.

"Kompolnas tetap harus lurus melihatnya kalau disitu memang ada prosedur yang tidak ditaati oleh kepolisian. Kalau memang ada dugaan penyalahgunaan wewenang, pengguanaan kekuatan yang berlebihan ya Kompolnas bersuara dong, memberikan masukan, [dan] mencari fakta," ujarnya.

Yati menilai, beberapa tindakan yang ia sebutkan itu sejauh ini tidak dilakukan Kompolnas dan terkesan hanya diam saja. "Ya kalau kayak gitu ya lebih baik tidak ada Kompolnas, menurut saya," tambah Yati.

Kompolnas diharapkan, tidak menjadi juru bicara pihak Polri karena Kompolnas adalah lembaga yang independen. 

"Apa artinya lembaga negara independen, apa artinya lembaga negara eksternal kalau justru tidak merespon atau melakukan tindakan atau sebaliknya menjadi juri bicara dari institusi negara," ujarnya.