Kiev, Gatra.com - Sekitar 20 ribu warga Ukraina melakukan aksi unjuk rasa menolak kebijakan Presiden Volodymyr Zelenskiy yang memberikan wilayah konflik Donbass kepada para pemberontak pro-Rusia. Kebijakan tersebut dianggap sebagai suatu penghianatan yang dilakukan Zelenskiy.

"Kami ingin perdamaian, tetapi kami ingin itu dilakukan secara berbeda. Kami juga tidak ingin anak-anak lelaki mati, tetapi kami ingin tanah kami tetap menjadi milik kami dan tidak ada musuh di tanah kami," kata seorang pengunjuk rasa Ludmyla Linnyk, seperti dikutip Reuters, Selasa (15/10).

Kebijakan memberikan status khusus pada wilayah Donbass dinilai sebagai langkah untuk mencapai perdamaian atas konflik yang telah berlangsung selama 5 tahun. Keputusan  itu juga membuka jalan bagi dimulainya kembali perundingan perdamaian tingkat tinggi untuk mengakhiri konflik.

Konflik bersenjata ini terjadi sejak pasukan tentara Ukraina berkonfrontasi dengan pasukan Republik Rakyat Donetsk (DNR) dan Republik Rakyat Lugansk (LNR) yang memproklamasikan kemerdekaannya dari Ukraina. Perang yang terjadi di Ukraina timur ini telah menewaskan lebih dari 13.000 orang sejak April 2014

Pada awal bulan Oktober ini, Zelenskiy mengatakan dia akan membahas kesepakatan damai untuk Donbass dalam pembicaraan empat arah dengan Rusia, Jerman dan Prancis. Sementara Menteri Luar Negeri Ukraina, Vadym Prystaiko mengatakan bahwa para pemimpin dapat bertemu di Paris pada pertengahan November jika Kiev dan pemberontak pro-Rusia di Ukraina timur dapat mempertahankan gencatan senjata.