Jakarta, Gatra.com – Anggota DPR RI dari Fraksi Golkar, TB Ace Hasan Syadzily, menilai sejumlah aksi demonstrasi mahasiswa di Tanah Air dalam sebulan terakhir bukan untuk menjegal pelantikan presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) karena aksi tersebut menolak UU KPK dan RUU KUHP. Dengan demikian, tidak perlu ada yang dikhawatirkan.
"Pelantikan presiden nanti adalah perayaan atas kemenangan rakyat. Seharusnya dihadapi dengan kegembiraan bukan ketakutan," kata Ace Hasan dalam diskusi publik "Menakar Situasi POLHUKAM Menjelang Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI" di Hotel Ibis Budget, Cikini, Jakarta, Selasa (15/10).
Lebih lanjut dia mengungkapkan, jika terdapat oknum-oknum di belakang rangkaian peristiwa tersebut, merupakan kelompok yang tidak siap berdemokrasi. Kemudian, kelompok-kelompok intoleran ini dimanfaatkan sedemikian rupa untuk kepentingan-kepentingan ideologi yang mereka yakini.
Ace Hasan mengungkapkan, pertemuan Jokowi dengan Prabowo pascapemilihan presiden, menggambarkan secara politik bahwa proses pilpres sudah selesai. Seharusnya, semua pihak menerima hasil dari Pilpres.
Pengamat intelijen dan keamanan Stanislaus Riyanta menambahkan, kelompok-kelompok radikal atau kriminal ini memanfaatkan momen terjadinya kerawanan untuk menunjukkan eksistensi. Jadi, tujuan utama mereka bukan untuk menggagalkan pelantikan presiden.
Menurutnya, seandainya kelompok radikal tersebut melakukan aksi, targetnya bukan di Jakarta, sehingga proses pelantikan presiden tidak akan terganggu. "Jakarta dari prediksi intelijen, optimis aman pada tanggal 20 Oktober 2019," ujarnya.
Direktur IPI?, Karyono Wibowo, yang juga menjadi pembicara dalam diskusi ini, menyampaikan, rangkaian peristiwa seperti demontrasi mahasiswa, kasus Papua, serta penusukan Wiranto tidak memiliki tujuan yang sama. Tiap-tiap aktor yang berperan dalam peristiwa tersebut memiliki agenda berbeda. Tidak ada indikator dari rangkaian peristiwa-peristiwa tersebut untuk menggagalkan pelantikan presiden.
Karyono menegaskan, jika ada kelompok yang ingin menggagalkan pelantikan presiden terpilih, siapa pun dan apa pun bentuknya, gerakan tersebut bisa dianggap pelanggaran hukum atau inkonstitusional.
Reporter: IMS
