Tangerang Selatan, Gatra.com - Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, Kementerian Perdagangan (Kemendag), Iman Pambagyo mengatakan pihaknya mengusulkan adanya kerja sama dalam pengembangan kelapa sawit berkelanjutan (sustainable palm oil/SPO) kepada Uni Eropa.
"Industri mereka banyak pakai palm oil juga sebenarnya. Kita ajak lebih konstruktif melihatnya," katanya kepada awak media di ICE BSD City, Tangerang Selatan, Rabu malam (16/10).
Iman menuturkan pemerintah sangat berkepentingan agar kelapa sawit asal Indonesia diperlakukan dengan adil. "Tapi ini paralel dengan negosiasi CEPA (Indonesia-EU Comprehensive Economic Partnership Agreement). Di perundangan CEPA ada chapter trade and sustainable development (bab perdagangan dan pembangunan berkelanjutan)," terangnya.
Baca Juga: Perundingan Indonesia-EU CEPA Alot, Mendag : Masih Proses
Uni Eropa sendiri menekankan aspek pembangunan berkelanjutan kepada setiap mitranya dalam perjanjian perdagangan bebas. "Buat Indoneisa ini chapter pertama trade and sustainble development," ungkapnya.
Iman mengungkapkan pihaknya telah menjelaskan mengenai kondisi perkelapasawitan Indonesia kepada para ahli dari Eropa ketika putaran perundingan teranyar I-EU CEPA dilaksanakan 17-21 Juni lalu di Jakarta.
Komisi Eropa sebagai badan eksekutif Uni Eropa bertanggungjawab terhadap parlemen Eropa untuk melaksanakan Renewable Energy Directive (RED) II yang memasukkan minyak kelapa sawit terkait dengan perubahan penggunaan lahan tidak langsung (ILUC). Hal ini erat kaitannya dengan kelapa sawit yang dituding sebagai penyebab deforestasi.
Baca Juga: UE Tuding Kelapa Sawit Picu Deforestasi, RI Lapor Ke WTO
"Mereka tertarik tapi tetap saja diterapkan karena legal obligation (kewajiban hukum) bagi merkea untuk melaksaanakan keputusan di parlemen. Tapi rencana kita akan bawa ini ke WTO (Organisasi Perdagangan Internasional)," ungkapnya.
Iman mengatakan Indonesia masih melakukan persiapan terkait pelaporan tersebut bersama konsultan yang terlah ditunjuk. Selain itu, upaya pelaporan kepada WTO dikoordinasikan dibawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
"Kita harus antisiapasi kalau diserang dari poin ini sudah siap atau belum. Kita enggak bisa buka di sini, nanti EU tahu duluan," selorohnya saat ditanya soal detil pelaporan yang disiapkan.
