Jakarta, Gatra.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani meminta kepada lima anggota terpilih Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk bersikap netral dalam menjalankan tugasnya. Hal itu melihat daftar kelima Anggota, mempunyai latar belakang politik.
"Ya, yang lalu juga begitu. Periode sebelumnya juga sama. Beliau kan tadi disumpah untuk menjalankan fungsi BPK dan [beberapa] peraturan sesuai tugasnya. Ya, tentu kita hormati lah. kalau itu, pada saat berubah jadi Anggota BPK tentu tugas mereka harus menjalankan amanat konstitusi dan UU," ujar Sri Mulyani saat ditemui di gedung Mahkamah Agung (MA), Jakarta Pusat, Kamis (17/10).
Dia melanjutkan, setelah disumpah pada hari ini, para Anggota BPK itu harus mempertanggungjawabkan sumpah tersebut kepada tuhan, maupun kepada rakyat.
"Sumpahnya mereka sangat serius banget, dari sisi tidak menerima apapun, menyajikan apapun, dalam bentuk apapun. Jadi walaupun politisi dan nonpolitisi, tetapi tetap saja," imbuh dia.
Sejalan dengan kebijakan Sri Mulyani, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi juga tidak mempermasalahkan komposisi anggota BPK yang saat ini lebih banyak berasal dari latar belakang politisi. Menurutnya, hal ini tidak perlu dipermasalahkan karena kinerja akan dilihat dari tanggung jawabnya terhadap pekerjaannya.
"Saya pikir boleh politisi sejauh kita lihat dia punya sikap yg baik. Sejauh ini, saya pengalaman dengan dua anggota, tetapi independen dan dia memberikan pendapat yang baik. Kalau [menurut] pengalaman saya, enggak terjadi. Enggak ada conflict of interest," kata dia.
