_thumb.jpg "Koalisi Musisi Sepakat Palestina-Israel Bukan Konflik, Melainkan Genosida")
_thumb.jpg "Bagaimana Musisi Bersikap terhadap Gerakan Boikot Produk Terafiliasi Israel?")
_thumb.jpg "Koalisi Musisi Gelar Aksi Bela Palestina di Depan Kedubes AS, Tunjukkan Solidaritas untuk Gaza")
Jakarta, Gatra.com - Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Didik Junaidi Rachbini menilai beberapa menteri ekonomi pada kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) jilid II mendatang harus memiliki teamwork tim yang kuat.
"Jilid pertama teamwork-nya tidak jalan. Kalau tidak jalan seperti pemain bola ada yang berkelahi tidak pernah menghasilkan gol. Itu yang terjadi dan kemudian kebijakan berubah," terangnya kepada awak media usai Diskusi 100 Ekonom bersama Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla di Jakarta, Kamis (17/10).
Didik mencontohkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang tidak konsisten mengenai kebijakan efisiensi penggunaan minyak. Menurutnya, hal itu harus diperbaiki pada periode kedua kepemimpinan Presiden Jokowi.
Selanjutnya, Ia berpendapat, sosok Menteri Koordinator Perekonomian seharusnya memiliki kemampuan politik dan sosial agar dapat mengatasi masalah publik. Selain itu, ia harus memahami konteks ekonomi layaknya teknokrat.
"Teknokratik dan politik harus paham. Tidak bisa dipicu secara politik dan mengerti proses politik yang berjalan," ujarnya.
Direktur Riset Center of Reforms on Economics (CORE), Piter Abdullah Redjalam mengibaratkan tim ekonomi dalam kabinet seperti klub sepak bola. Peran Menko Perekonomian sangat sentral ibarat pelatih sepak bola. Sementara itu, Presiden diibaratkan seperti pemilik klub sepak bola dan Menteri Keuangan seperti kapten di lapangan.
Piter berpendapat, Menko Perekonomian dan Menteri Keuangan merupakan ujung tombak perekonomian Indonesia. "Kalau dua ini [Menko Perekonomian dan Menteri Keuangan] kuat, relatif yang lain bisa merangkul dan menyinergikan," ujarnya.
Khusus Menteri Keuangan, Piter berharap, sosok yang dipilih berani melakukan pelonggaran fiskal, meskipun memperlebar defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), sehingga utang negara semakin membengkak.
"Menteri Keuangan harus berani berhadapan dengan masyarakat dan DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) [untuk] mempertanggungjawabkan [keuangan negara]. Kita perlu utang pembiayaan untuk menghadapi resesi," pungkasnya.
