Jakarta, Gatra.com - Para aktivis yang tergabung dalam #BersihkanIndonesia mengingatkan Presiden Jokowi agar tidak menunjuk sosok Menteri yang memiliki latar belakang konflik kepentingan dengan bisnis batubara. Selain menghambat transformasi dari energi fosil ke EBT, yang lebih ramah lingkungan, bisnis batubara pada praktek merugikan masyarakat dan merusak lingkungan.

Melky Nahar, jurubicara #BersihkanIndonesia dari JATAM mengatakan, masa-masa kelam Indonesia telah dimulai. “Keselamatan masyarakat semakin terancam baik untuk sekadar memperjuangkan pendapat tidak lagi bebas dan ketika menolak menjadi korban dari energi kotor batu bara. Padahal semuanya ada dalam undang-undang dasar," kata dia kepada wartawan, di bilangan Menteng, Jakarta, Sabtu (19/10).

Bahkan, menurutnya, laporan #BersihkanKabinet menyoroti keterkaitan kepentingan batu bara dengan figur-figur yang tercatat di media masuk ke dalam ‘bursa kabinet’ pemerintahan Joko Widodo dan Ma’ruf Amin di masa pemerintahan 2019-2024.

Beberapa nama yang menjadi sorotan karena kaitannya dengan kepentingan batubara sempat masuk kabinet Jokowi di periode pertama. Selain tu masuknya beberapa pengusaha ke kabinet periode ke dua juga ditengarai punya hubungan dengan korporasi pengusahaan batubara. 

"Laporan ini belum menyoroti bagaimana nama-nama calon menteri yang disebut terkait dengan isu lain seperti HAM dan sektor kehutanan," ujarnya.

Sementara itu, Ahmad Ashov Birry, jurubicara #BersihkanIndonesia dari Trend Asia menyebut ”Laporan ini disusun untuk mengabarkan kepada rakyat Indonesia agar tetap waspada terhadap kepentingan keuntungan sesaat industri batu bara yang berpeluang masuk kembali ke dalam kabinet pemerintahan periode kedua Joko Widodo.

"Laporan ini tidak dibuat sekadar untuk menyebut beberapa potongan nama-nama saja. Ini soal memutus hubungan toksik antara negeri ini dengan batu bara, yang menghambat transisi Indonesia ke energi bersih terbarukan yang berkeadilan," ujarnya.