Jakarta, Gatra.com - Mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD mengakui, kedatangan ke Istana Merdeka, Jakarta, atas undangan Presiden Jokowi. Ia pun mengakui, ditawari untuk membantu Presiden selama lima tahun ke depan sebagai Menteri.

Tawaran Presiden Jokowi ini pun, langsung dijawab oleh kesediaannya menjadi Menteri. Meski begitu, ia mengaku, belum tahu akan mengisi pos Kementerian apa. Tapi pada prinsipnya ia siap ditempatkan di pos Kementerian mana saja.

"Saya tadi dipanggil Presiden, intinya meminta bantu Presiden sebagai Menteri. Saya tidak diberi tau menteri apa, tapi diberi tau problem Indonesia yang sifatnya makro, mengenai politik, sosial. Yang agak dalam kita diskusi mengenai pelanggaran HAM, Hukum, yang kurang mengigit," kata Mahfud ditemui di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (21/10).

Selanjutnya, Mahfud mengatakan, Presiden Jokowi akan melantik para Menterinya Rabu lusa besok. "Rabu akan dilantik. Rabu pagi kumpul di sini," ujarnya.

Meski belum tau akan menjadi Menteri apa, Mahfud menyatakan, Presiden sangat memahami secara detail dan terukur masalah penegakan hukum. Sebabnya, Presiden meminta dirinya untuk bekerja keras membantunya menegakan penegakan hukum.

"Kita diminta bapak Presiden bekerja keras melakukan penegakan hukum sebaik-baiknya dan penegakan hukum dimotori oleh lembaga eksekutif, sebab lembaga eksekutif mempunyai perangkat yang dibutuhkan," ia menjelaskan.

"Ada lagi soal pelanggaran HAM, soal pemberantasan korupsi diberbagai sektor. Presiden punya data yang detail dan terukur. Ada juga persoalan deradikalisasi. Sekarang pembelahan sifatnya primordial, supaya dibersatukan kembali dalam persatuan di dalam keberagaman," tambahnya.

Namun, ia mengaku, dirinya dan Presiden tidak membahas UU KPK. Meskipun ia siap ditugaskan di posisi mana pun menjadi Menteri. "Saya bersedia membantu negara. Tidak disebutkan menteri apa, bisa Menkumham, Jaksa Agung dan Agama," katanya.