Home Internasional Dilanda Protes, Lebanon Potong Gaji Para Menteri

Dilanda Protes, Lebanon Potong Gaji Para Menteri

Beirut, Gatra.com - Pemerintahan Lebanon diperkirakan akan menyetujui adanya reformasi, termasuk adanya pengurangan separuh upah para menteri di kabinet. Hal itu merupakan upaya untuk meredakan krisis ekonomi dan meredakan protes masyarakat terhadap elit yang berkuasa dalam beberapa dekade terakhir. 

Seperti dilansir Reuters, Senin (21/10), para pengunjuk rasa memblokir jalan-jalan untuk demonstrasi hari kelima yang dipicu oleh kondisi ekonomi yang buruk. Selain itu, para elit politik dianggap telah membawa negara itu ke dalam kondisi krisis. 

Para pejabat mengatakan pada hari Minggu (20/10),, Perdana Menteri, Saad al-Hariri telah menyetujui paket reformasi dengan mitra pemerintahnya untuk mengatasi krisis yang telah menyebabkan ratusan ribu pengunjuk rasa turun ke jalan.

Pemerintah dijadwalkan bertemu pada pukul 10:30 pagi tadi di istana presiden Baabda, pinggiran kota Beirut. Di pusat kota Beirut, tempat protes terbesar, orang-orang bersiap untuk demonstrasi pada hari berikutnya.

"Jika kita mendapatkan reformasi, untuk awalnya itu baik, untuk menenangkan kondisi orang-orang marah, tetapi dalam jangka panjang, saya tidak tahu apakah itu akan membuat perubahan," kata pelatih bola yang menjadi bagian dari demonstran, Rida Jammoul.

Pengunjuk rasa lainnya, Ziad Abou Chakra menyatakan dirinya akan terus melakukan protes sampai pemerintah digulingkan. "Kami akan tinggal di sini dan kami tidak akan membuka jalan apa pun yang terjadi," ujarnya saat berjaga di blok jalan di daerah Zouk Mikhael di Utara Beriut.

Rencana reformasi mencakup pemotongan 50% dalam gaji presiden saat ini dan sebelumnya, menteri dan anggota parlemen, serta pengurangan tunjangan bagi lembaga dan pejabat negara. Ini juga termasuk bank sentral dan bank swasta yang menyumbang US$ 3,3 miliar. 

Pemerintah juga bertujuan untuk memprivatisasi sektor telekomunikasi dan merombak sektor listrik yang dinilai telah menguras keuangan Lebanon. 

Hariri, yang memimpin kabinet koalisi memberikan tenggat waktu 72 jam kepada pemerintahannya yang berselisih pada Jumat (18/10) lalu untuk menyetujui reformasi guna menangkal krisis. Hal itu sekaligus mengisyaratkan, terdapat kemungkinan dirinya akan mundur.

Protes telah menyebar ke seluruh negeri sejak Kamis lalu. Bank ditutup pada hari Senin dan serikat buruh melakukan mogok kerja serta mengancam kelumpuhan negeri itu secara lebih lanjut. 

Pesan kepada para politisi jangan pernah meremehkan kekuatan rakyat. Karena ketika mereka bersatu mereka akan meledak, tutur seorang wirausahawan sosial, Hiba Dandachli (36). 

"Ada anak-anak, keluarga, semua dari berbagai agama dan latar belakang. Jika para politisi belajar dari hal ini, mereka akan belajar bagaimana memimpin negara lebih baik," pungkasnya.

79