California, Gatra.com - Menjelang pemilihan umum Presiden Amerika Serikat pada November 2020 mendatang, Facebook mengumumkan akan mengambil langkah untuk membasmi berita hoax di platformnya. Selain itu, Facebook akan meningkatkan transparansi data terkait informasi dari laman Facebook yang dikelola oleh penggunanya, dengan melibatkan tim pengecek fakta.
Raksasa media sosial tersebut sedang dikritik setelah mengeluarkan kebijakan untuk membebaskan iklan dari para politisi dari pengecekan fakta. Hal tersebut memicu amarah dari calon presiden Joe Biden dan Elizabeth Warren.
Dilansir dari Reuters, CEO Facebook Mark Zuckerberg mengatakan kebijakan tersebut tetap dia pertahankan lantaran media sosial sedang melakukan transformasi sebagai media kampanye. Pada waktu yang sama, tim kampanye Biden meminta Facebook untuk menghapus sebuah iklan dari super PAC yang mengandung konten hoax terkait mantan wakil presiden tersebut.
Katie Harbath selaku Head of Global Elections Policy mengatakan apabila iklan tersebut kembali aktif, pihaknya akan mengirimkan ke tim pengecek fakta dari Facebook. Sebelumnya, terdapat sebuah iklan di Facebook yang mengimbau warga AS untuk tidak menggunakan hak suaranya. Zuckerberg pun mengatakan dalam jumpa pers telah memblok iklan tersebut dan juga berlaku untuk iklan serupa yang dibuat oleh para politisi.
Facebook akan mulai memberi label ‘dalam pengawasan negara’ pada lamannya. Facebook juga berencana akan memperluas penggunaan label tersebut kepada postingan yang lebih spesifik pada platform Facebook dan Instagram awal tahun depan.
“Yang perlu digaris bawahi saat ini adalah, proses pemilihan umum telah berubah secara signifikan sejak 2016 lalu, dan Facebook juga terus berkembang sejak saat itu. Kami mengalami beberapa serangan virtual dari beberapa negara seperti Rusia, Iran dan China, tapi saya yakin kami berada di kondisi yang siap,” ujar Zuckerberg.
Facebook berencana untuk meningkatkan perlindungan kepada akun Facebook dan Instagram milik politisi yang masuk dalam kandidat pemilihan. Program tersebut dinamakan Facebook Protect. Para politisi nantinya diharuskan untuk mengaktifkan sistem pemindaian ganda untuk memonitor akun mereka, dari tindakan seperti peretasan.
