Jakarta, Gatra.com - Mantan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman, Jenderal (Purn) Luhut Binsar Panjaitan mengaku dirinya dipanggil ke Istana negara pada Selasa (22/10) terkait penugasannya sebagai Menko Kemaritiman dan Investasi.
Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Aviliani mengaku tidak setuju dengan penggabungan Menko Kemaritiman dan Investasi.
"Menko Maritim itu kan sebenarnya menangani perikanan dan kelautan. Kalau investasi sih harusnya sendiri, karena investasi nanti menyangkut pertanian, maritim, dan lain-lain. Kalau digabung saya rasa enggak cocok," katanya kepada awak media usai acara "Dialog Selasa" di Kantor DPP Partai Nasional Demokrat, Jakarta, Selasa (22/10).
Aviliani berpendapat kinerja Kemenko Kemaritiman selama ini kurang terlihat dalam mengelola sumber daya kelautan dan perikanan. "Sumber daya laut kan besar. Budidaya (perikanan) itu harus dikembangkan. Bagaiamanapun per kapita protein kita kan masih kecil. Kedepannya akan makan ikan," tuturnya.
Kemudian, Ia menilai Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar Rp62,2 triliun pada triwulan II masih kecil kontribusinya dibandingkan PDB nasional sebesar Rp3.963,5 triliun atau hanya 1,57%. "Harus dimulai dengan kebijakan yang out of the box, harus ada perubahan," tegasnya.
Di sisi lain, Aviliani setuju apabila investasi menjadi suatu kementerian tersendiri. "Selama ini BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) setara menteri. Itu hanya sebuah nama. Yang penting kinerjanya," ujarnya.
Aviliani menilai kebijakan Online Single Submission (OSS) merupakan langkah yang baik untuk mempermudah investasi, namun masih terlalu banyak 'pintu' untuk dimasuki para investor.
"Di sini tidak ada yang mau melepaskan birokrasi dengan yang lain. Resistensi berbagai lembaga di situ. Tantangan buat Menpan (Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara)," katanya.
Lanjutnya, Menpan harus mampu mengurai birokrasi untuk menciptakan investasi yang baik sekaligus mengurangi beban negara akibat birokrasi yang tidak efisien.
