Jakarta, Gatra com - Presiden Joko Widodo memberikan pekerjaan berat pada Menteri Pertahanan yang baru, Prabowo Subianto yakni defense shifting. Secara ringkas, defense shifting adalah perubahan atau reformasi sistem pertahanan menjadi lebih efisien. Hari ini, banyak negara yang sudah mengarahkan kebijakan militernya demi efisiensi jika dibandingkan dengan karakter ancaman.

Pengamat pertahanan dan keamanan Universitas Pertahanan, Susaningtyas Kertopati menyatakan bahwa sudah saatnya Menhan yang baru memikirkan soal efisiensi operasi militer diaplikasikan dengan pemanfaatan teknologi terkini sehingga capaian operasi lebih efektif dengan sumber daya sehemat mungkin.

"Teknologi terkini yang paling mendominasi defence shifting adalah Unmanned System. Berikutnya adalah prioritas cyber defence dalam semua bentuk peperangan pada semua tingkatan operasi militer," ujar Nuning.

Lebih lanjut, teknologi pertahanan tersebut mendorong terjadinya Revolutionary in Military Affairs (RMA) gelombang kedua dengan fokus implementasi Hybrid Warfare. "Karakteristik ancaman saat ini dan ke depan telah banyak berubah sehingga harus dihadapi dengan Hybrid Warfare," ujarnya.

Bagi Nuning, pemahaman terkait Defence Shifting harus menjadi pertimbagan utama Menhan baru guna melakukan transformasi di tubuh TNI menjadi kekuatan militer yang disegani di kawasan dengan mengoptimalkan para prajurit yang intelektual. "Singkat kata, dalam program 100 hari Menhan baru, maka defence shifting harus dihadapi dengan meningkatkan kapabilitas dan kapasitas prajurit TNI. Lahirlah scholar warrior," katanya.

Selain itu, bagi Nuning, seorang Menhan harus memahami lingkungan strategis pertahanan berikut dengan entitasnya masing-masing. Persoalan pertahanan bukan hanya ada pada pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista), tapi juga pembangunan SDM dari berbagai komponen.

Belum lagi soal pengentasan masalah radikalisme, terorisme dan intoleransi juga merupakan hal penting untuk diurus oleh Kemenhan. "Pembangunan hubungan bilateral maupun multilateral kawasan pertahanan sudah barang tentu menjadi tanggung jawab Kemenhan," tutupnya.