Jakarta, Gatra.com- Ekonom dan Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Tauhid Ahmad menyebut beberapa catatan terkait kabinet kerja Pemerintahan Presiden Joko Widodo jilid II.
Catatan pertama ialah terkait nomenklatur kementerian, yaitu Kementerian Koordionator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
"Menurut saya, nomenklatur ini agak kurang lazim. Karena, seharusnya investasi masuk ke dalam Kementerian Koodinator Perekonomian," ujarnya saat dihubungi Gatra.com, Rabu (23/10).
Selain itu, terkait nomenklatur Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Tauhid juga menilai berada di luar dugaan. Karena, sebelumnya dua kementerian ini merupakan sesuatu yang berdiri sendiri. "Nah, kedua ini merupakan dua hal yang memang berbeda," ucapnya.
Catatan kedua ialah pembagian posisi Menteri yang sudah seimbang, namun tidak ditempatkan sebagaimana mestinya.
"Jadi, 50% adalah partai dan 50% profesional. Tetapi, yang menarik adalah menteri-menteri yang menjadi kunci di perkonomian malah berasal dari partai, misalnya untuk Menteri Perindustrian, Menteri Pertanian, dan Menteri Pedagangan yang itu semua berasal dari partai," katanya.
Oleh karena itu, Tauhid mengatakan bahwa tugas yang mereka emban tidaklah mudah.
"Jadi, ini merupakan catatan agar menteri-menteri yang sensitif dan diperlukan untuk memperkuat ekonomi, perlu kerja keras," katanya.
Hal tersebut dikatakan Tauhid karena pada umumnya, para menteri di bidang ekonomi yang berasal dari partai memiliki tugas lain dipartainya.
"Jadi, harus dikurangi beban tugas partai. Sehingga, bisa fokus," pungkasnya.
