Jakarta, Gatra.com - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD menanggapi ramainya penolakan terhadap Prabowo Subianto yang baru saja menjabat sebagai Menteri Pertahanan 2019-2024. Beberapa pihak yang menolak di antaranya Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), serta korban dan keluarga korban pelanggaran HAM masa lalu.
Mahfud menyebut penolakan itu merupakan hal yang wajar. Mahfud sendiri mengaku sempat dipertanyakan saat didapuk menjadi Menkopolhukam.
"Semua menteri pasti ada yang mendukung, ada yang menolak. Saya juga jadi Menko Polhukam (ditanya), ‘kok jadi Menko Polhukamnya?’. Menteri lain juga sama, Menteri agama, Menteri BUMN, ada yang mendukung, ada yang menolak," kata Mahfud di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (25/10).
Mahfud mempersilakan orang untuk menilai atau membangun opini terhadap pejabat publik. Menurutnya, hal itu tak berpengaruh sejak para menteri itu sudah diangkat Presiden Joko Widodo.
Mahfud juga menyebut beberapa menteri yang menjadi buah bibir masyarakat. Di antaranya, Menteri Agama Fachrul Razi, Menteri BUMN Erick Thohir hingga Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim.
"Kalau pemerintah, seperti saya, silakan saja mau menolak mau mendukung, Presiden sudah mengangkat. Dan bukan hanya Prabowo ada yang menolak, Menag rame juga, Erick Thohir dianggap terlalu muda, Nadiem Makarim dianggap gak punya track record, tapi sebagian besar masyarakat itu kan memberikan dukungan," paparnya.
Sebelumnya, Prabowo Subianto yang ditunjuk sebagai Menteri Pertahanan mendapat penolakan dari berbagai pihak. Ketua YLBHI Bidang Advokasi, M. Isnur menyebut Prabowo turut terlibat dalam pelanggaran HAM berat di masa lalu.
Ia juga menyayangkan, seorang yang pernah diberhentikan dari jabatan dan kesatuan, malah dilantik sebagai Menhan. Isnur menegaskan bahwa hal tersebut merupakan noda kelam dalam sejarah bangsa.
"Pengangkatan terduga pelanggar HAM atau pejabat publik yang mempunyai catatan HAM di masa lalu, itu bukan hal yang sepele, itu hal yang sangat-sangat serius dalam sejarah perjalanan bangsa, itu menandakan titik hitam kelam dalam bangsa Indonesia," ujarnya di Kantor KontraS, Jakarta, Kamis (24/10).
Diangkatnya Prabowo menjadi Menhan, lanjut Isnur, menunjukkan Presiden Jokowi yang berupaya menutup katup penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat, yang menjadi harapan dari keluarga korban. Selain itu, ia juga menilai, di periode pertamanya, Jokowi juga dianggap gagal memenuhi janji nawacita untuk membawa pelaku pelanggaran HAM ke meja hijau.
"Dalam konteks politik itu, dia menutup kira-kira peluang kedepannya dan ini sangat menyakiti korban. Bukan hanya korban yang sekarang, tapi korban yang terus lahir," jelasnya.
