Jakarta, Gatra - Sekretaris Jenderal Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI) Zaenal Muttaqin berharap, terpilihnya Mahfud MD sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum dan HAM (Menkopolhukam) bisa membuka kembali beberapa kasus pelanggaran HAM di masa lalu.
Selain itu, Zaenal juga mengatakan, pemerintah Indonesia harus segera mendorong lahirnya Undang-Undang (UU) Kebenaran dan Rekonsiliasi.
"Semoga permintaan presiden ke Pak Mahfud MD dikerjakan dengan baik sehingga tetap ada peluang penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu (Orde Baru)," ujarnya saat dihubungi Gatra.com, Jumat (25/10).
Kendati demikian, Zaenal berujar, tidak sepenuhnya optimis dengan sosok Mahfud dan kabinet yang ada sekarang. "Terbukti [selama] 20 tahun tidak ada langkah konkret. Namun, saya dan para keluarga korban [pelanggaran HAM] masih memiliki harapan dengan pak Mahfud MD dengan posisinya saat ini," tambahnya.
Diketahui, Mahfud MD secara resmi ditunjuk Presiden Joko Widodo sebagai Menkopolhukam pada Rabu, 23 Oktober, setelah mendapat panggilan ke Istana Negara pada Senin, 21 Oktober.
Pada masa kepresiden Gus Dur, Mahfud dipercaya menjabat sebagai Menteri Pertahanan pada periode 2000-2001 yang sekarang dikomandoi oleh Prabowo Subianto. Mahfud juga sempat merangkap jabatan sebagai Menteri Kehakiman dan HAM.
