Jakarta, Gatra.com - Sekretaris Jenderal Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI) Zaenal Muttaqin mengatakan, aksi protes dan penolakan terhadap Prabowo Subianto yang ditunjuk menjadi Menteri Pertahanan (Menhan) adalah wajar.
Sebelum dinyatakan secara resmi pada Rabu kemarin, Prabowo bertamu ke Istana Negara atas undangan Presiden Joko Widodo pada Senin (21/10). Usai pertemuan, Prabowo mengatakan bahwa ia diminta presiden untuk membantu di bidang pertahanan.
Meski belum secara resmi dilantik sebagai Menhan, bermunculan aksi penolakan terhadap Prabowo sebagai Menhan. Sekelompok orang yang mengaku sebagai aktivis '98 telah melakukan aksi protes beberapa kali di depan Istana Negara.
"Pelanggar HAM harus ditolak di pemerintahan," kata Kepala Koordinator Aznil Tan saat ditemui Gatra.com saat mereka melakukan aksi tutup mulut di depan istana pada Selasa lalu (22/10).
Aksi lalu berlanjut, ketika presiden secara resmi memperkenalkan kabinet Indonesia Maju pada Rabu kemarin. Aznil dan rekannya melakukan aksi tidur di depan istana pada hari Jumat (25/10).
"Jika para aktivis 98 hendak melakukan aksi massa sebagai ekspresi kekecewaan sangat wajar dan logis," ujar Zaenal lewat keterangan tertulis saat dihubungi Gatra.com (25/10).
IKOHI, sambung Zaenal, sudah cukup dengan menyuarakan dan mengirim pernyataan sikap ke Presiden Jokowi. Mereka menentang jika Prabowo diangkat menjadi menteri. Selebihnya, segala konsekuensi atas penunjukan Prabowo ada di tangan presiden sendiri.
Kendati demikian, Zaenal masih berharap, atasan Menhan, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan HAM (Menkopolhukam) Mahfud MD agar dapat membuka peluang untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM di masa silam.
