Jakarta, Gatra.com - Meskipun belum habis tenggat, PSI sudah ribut. Juru bicara Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Rian Ernest meminta Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian menegur Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dianggapnya lalai dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2020. Menurutnya, Anies baru menyisir isi anggaran tersebut jelang batas waktu yang ditentukan Kemendagri, yakni 30 November.

"Gubernur terbukti tidak siap membahas anggaran. Pembahasan anggaran idealnya memakan waktu 3-4 bulan. Namun, saat ini tinggal tersisa waktu satu bulan dan kami belum menerima daftar rinci komponen KUA-PPAS 2020," kata Rian di Ruang Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, Senin (28/10).

Rian pun mempertanyakan kualitas anggaran yang disusun secara tertutup. Menurutnya, ada beberapa anggaran kegiatan yang patut dipertanyakan. Ia juga menyebut Anies tidak mengetahui rincian kenaikan anggaran TGUPP.

Kritik PSI beberapa bulan terakhir ini terbukti saat muncul satu per satu kegiatan yang patut dipertanyakan. "Kami minta selaku kepala daerah agar Gubernur serius dalam menyusun anggaran. Kalau tidak mampu melakukan sendiri, libatkan publik," ujarnya.

Selain itu, Rian juga menuturkan perihal dua konsekuensi politik dalam pengesahan APBD. Pertama, Rian menilai DPRD seolah dipaksa mengesahkan APBD hanya mengejar tenggat waktu, tanpa memerhatikan kualitas. Kedua, jika DPRD bekerja total menganalisa anggaran itu, konsekuensinya adalah melewati batas waktu.

"Kalau sampai opsi kedua terjadi, kami menganggap ini kesalahan fatal Gubernur Anies. Pihak yang menahan data bukan di teman DPRD, tapi di Gubernur Anies. Kami meminta Mendagri untuk turun tangan memberi kartu kuning ke Gubernur Anies karena kelalaian proses penyusunan ini," kata Rian.