Jakarta, Gatra.com - Peneliti dari Pusat Kajian Politik (Puskapol) Universitas Indonesia, Hurriyah menyatakan partai politik telah mengubah siasatnya untuk memecat calon anggota legislatif (caleg) terpilih dan menggantikan dengan figur yang dianggap sesuai dan memiliki jaringan luas kepada petinggi negara atau pun partai politik lain dan pembuat kebijakan. 

"Kalau bicara perilaku partainya, ini memang lagi-lagi sebenarnya mengkonfirmasi cerminan parpol hari ini sebagai institusi yang seharusnya menjalankan UU yang mereka buat sendiri, tapi akhirnya justru malah mengakali UU yang ada," ujarnya saat ditemui di kawasan Jakarta Pusat, Senin (28/10).

Lanjutnya, seharusnya penggantian caleg terpilih melalui mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW) sesuai UU MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3). Tetapi, disiasati oleh mereka (parpol) dengan adanya negosiasi-negosiasi kesepakatan di ruang gelap yang dilakukan oleh parpol yang sebenarnya bertentangan atau tidak sesuai prosedural.

"Lagi-lagi kita berhadapan dengan institusi yang memang perilakunya tidak sesuai dengan demokrasi jadi tidak mengindahkan aturan bahkan menafsirkannya sendiri sesuka hati. Asalkan pemecatan caleg terpilih ini dilakukan sebelum masa pelantikan supaya tidak kalah dalam sengketa di pengadilan," ujarnya. 

Menurutnya, parpol tidak siap mengikuti perubahan kelembagaan demokrasi yang sudah kita lakukan. Padahal, tambahnya Imdonesia memiliki sistem pemilu yang sudah berubah, tetapi sayangnya parpol masih tidak mau ikut menyesuaikan dengan perubahan tersebut.