Jakarta, Gatra.com - Kementerian BUMN bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan membangun sistem integrasi pembayaran transportasi antarmoda. Nantinya, masyarakat hanya perlu menggunakan satu kartu untuk membayar seluruh angkutan umum milik pemerintah pusat dan Pemprov DKI.

"Saat ini, kalau menggunakan kartu Jaklingko tidak bisa membayar angkutan umum yang dikelola oleh pemerintah pusat. Nah, karena itu nanti dibahas, supaya pengguna kartu itu bisa menggunakan kendaraan yang dikelola oleh pemerintah pusat," kata Menteri BUMN, Erick Thohir usai menemui Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota, Selasa (29/10).

Menurut Erick, rencana tersebut merupakan salah satu visi Presiden Joko Widodo. Dalam pengelolaan sistem pembayaran terintegrasi, Jokowi mengamanatkannya kepada Pemprov DKI.

"Kadang kadang sistem pembayarannya berhenti di satu moda transportasi, mesti jalan baru nyambung lagi, kartunya beda lagi. Nah ini kan mesti dipikirkan, apalagi ini akan menjadi kota global, integrasi ini musti dilakukan," ujarnya.

Ditemui terpisah, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo mengatakan bahwa sejauh ini belum ada diskusi langsung dari pemerintah pusat dengan Dishub. Namun, Syafrin mengatakan bahwa sistem pembayaran menggunakan satu kartu untuk semua moda transportasi sangat mungkin diwujudkan.

"Nanti satu kartu bisa dipakai MRT, Trans Jakarta, Commuter line," ucapnya.