Jakarta, Gatra.com - Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo bertemu dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Sofyan Djalil di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Kamis (31/10). Pertemuan ini dilakukan untuk menyamakan persepsi dan data mengenai luas lahan baku sawah.

Berdasarkan ketetapan Menteri ATR/Kepala BPN-RI No 339 Tahun 2018 tanggal 8 Oktober 2018, luas lahan baku sawah di Indonesia sebesar 7.105.145 hektar, turun dari tahun 2013 sebesar 7.750.999 hektar.

"Ada perbedaan data yang telah dipublish (ATR/BPN) dengan prespektif Kementerian Pertanian. Seperti diketahui data itu memang data dipublish (publikasi) tahun 2018 dengan subjek verifikasi di lapangan," jelas Sofyan pada Kamis (31/10).

Sofyan mengatakan pihaknya sudah memverifikasi data luas lahan baku sawah di 20 provinsi penghasil padi yang sudah disepakati bersama dengan Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Pertanian (Kementan), dan Badan Informasi Geospasial (BIG).

"Tapi karena masih hitung - hitungan akhir, mudah mudahan satu desember bisa kita keluarkan data koreksi dari data yg sudah dipublish sebelumnya," ujarnya.

Sambungnya, akan ada penambahan data luas lahan sawah. Namun, Ia enggan merinci lebih lanjut. Adapun untuk skala pemetaan yang digunakan masih sama dengan pengukuran luas lahan baku sawah sebelumnya, yakni 1:5.000.

Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo mengungkapkan bahwa oerbedaan tersebut disebabkan citra hasil satelit beresolusi tinggi yang digunakan dalam penghitungan luas bahan baku sebelumnya salah dalam mengidentifikasi lahan baku sawah.

Sambungnya, hal ini menimbulkan perbedaan antara hasil luas lahan baku sawaj dengan hasil verifikasi lapangan. "Seakan dia beralih fungsi padahal tidak, data bakunya sepeti itu," ungkapnya.

Syahrul menjelaskan pihanya tidak akan menggubris data yang statusnya sudah hijau karena sudah aatu persepsi. Kemudian, status kuning membutuhkan klarifikais antar cutra satelit da data nerah yang memerlukan pengecekan di lapangan.

Sebelum Desember, Ia mengaku Kementan, ATR/BPN, BPS, dan BIG masih memiliki waktu untuk turun lapangan.

"Kementan nggak punya data yang lain selain itu, memang kalrifikasinya harus dilakukan bersama dan itu harus kita sepakati. Insya Allah republik ini punya satu data untuk pertanian," pungkasnya.