Pekanbaru, Gatra - Pelaksana Tugas Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Suharso Manoarfa, mengungkapkan partai politik (parpol), termasuk PPP harus siap terhadap kemungkinan perubahan ambang batas parlemen.
Politisi yang karib disapa Harso itu menyebut, perubahan ambang batas parlemen berpeluang terjadi seiring wacana revisi Undang-Undang Pemilu.
Diketahui pada Pasal 414 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu menyebutkan ambang batas parlemen sebesar 4 persen dari total suara sah nasional.
"Semua partai saya harus siap dengan kemungkinan itu, parliamentary threshold naik menjadi 5 persen dari yang saat ini 4 persen," paparnya di sela-sela acara Musyawarah Kerja Wilayah (Muskerwil) PPP se Provinsi Riau di Pekanbaru, Ahad (3/11).
Oleh sebab itu, dia meminta PPP mulai melakukan pemantapan kerja untuk merespon setiap kemungkinan perubahan UU Pemilu. Harso menegaskan, meski anggota DPR RI belum genap sebulan dilantik, perencanaan kerja partai untuk Pemilu 2024 harus di mulai dari sekarang. Sebab, jika mesin partai baru dipanaskan setahun jelang Pemilu, maka hasilnya dipastikan tidak optimal.
"Pemilu tahun ini alhamdulilah PPP lolos ambang batas parlemen 4 persen, dengan suara lebih 6 juta dan memperoleh 19 kursi DPR RI. Besok kalau ambang batas naik menjadi 5 persen, berarti suara yang minimal diraup itu 9 juta. Sudah pasti itu butuh kerja keras, " sambungnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, selain peluang naiknya ambang batas parlemen, revisi UU Pemilu tidak menutup kemungkinan menyasar bagian lainya, seperti metode penghitungan suara. Oleh karena itu parpol harus mencermati dinamika tersebut dengan penuh pertimbangan. Terlebih, hampir setiap pemilu digelar, undang-undang akan berubah sebagai bagian dari evaluasi.
"Artinya kita sudah mengujicoba segala macam system. Jadi kita harus sampai pada sistem yang pas dan cocok untuk kita semua. Hampir semua parpol begerak kearah sana, apakah pemilu nanti menjadi proporsional tertutup apakah tidak Saintlage murni cara perhitungan, supaya representasi suara itu benar-benar mendekati 100 persen," ungkapnya.
Sebelumnya dalam musyawarah kerja nasional (Mukernas) PPP yang digelar pada 19-20 Juli 2019, Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani, menilai salah satu penyebab krusial turunnya raihan kursi PPP di parlemen akibat metode perhitungan suara Saint Lague yang diberlakukan dalam Pemilu 2019.
"Jika menggunakan metode sebelumnya (kuota hare) , PPP memperoleh 26 kursi di parlemen. Tapi dengan metode saint league murni cuma 19 kursi di parlemen, " katanya saat itu.
Untuk diketahui, torehan suara Partai Ka'bah pada Pemilu 2019 mengalami penurunan dari tahun 2014. Pada Pemilu 2014, PPP mendapatkan 8.157.488 atau 6,53 persen suara.
Namun, saat Pemilu 2019, hanya mendapatkan 6.323.147 atau 4,52 persen suara. Sementara di parlemen, PPP mendapat 39 kursi pada 2014. Sedangkan, pada 2019, kursi PPP merosot menjadi 19 kursi di parlemen.
