Home Hukum Menteri Tjahjo: Jadi ASN, Pegawai KPK Untung Banyak

Menteri Tjahjo: Jadi ASN, Pegawai KPK Untung Banyak

Yogyakarta, Gatra.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo menyatakan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mendapat banyak keuntungan jika berstatus sebagai aparatur sipil negara (ASN).

“Soal status pegawai KPK, kami sampai sekarang telah menerima berbagai masukan baik dari pimpinan KPK sendiri maupun lembaga atau kementerian yang lain. Kemenpan-RB berjanji akan mengatur dengan baik,” ujar Tjahjo di Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin (4/11).

Menurut Tjahjo, transisi pegawai KPK menjadi ASN sesuai dengan aturan dan undang-undang. Status ASN itu akan memberi keuntungan karena pegawai KPK bisa disebar dan ditempatkan di banyak kementerian atau lembaga lain.

“Kan enak, sehingga ASN yang mengerti soal penanganan korupsi tidak hanya di satu lembaga. Jadi muter di mana saja. Itu yang kami inginkan,” katanya.

Dengan status sebagai ASN, pegawai KPK juga bisa ditempatkan di posisi Inspektur Jenderal dan Direktur Jenderal. Bahkan Tjahjo berharap, mereka bisa menempati posisi di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Tjahjo menargetkan akhir tahun ini pihaknya mengeluarkan peta jalan (road map) perampingan pegawai sebagai bagian reformasi birokrasi.

“Ini sesuai dengan arahan presiden. Reformasi birokrasi dengan perampingan pegawai diharapkan mampu meningkatkan pelayanan publik dan mempercepat investasi di daerah sehingga memicu pembangunan demi kesejahteraan,” ujarnya.

Dua minggu terakhir, Tjahjo menceritakan, Kemenpan-RB merampingkan jajarannya dan berjalan lancar. Menurut dia, perampingan pegawai bermasalah dan peningkatan jabatan ke jalur fungsional tidak membuat karir pegawai terhambat. Gaji mereka juga tidak berkurang dan malah meningkat karena mereka punya tanggung jawab lebih besar.

“Dalam road map, kami akan mengarahkan perampingan pegawai ke jabatan fungsional maupun ekselon. Tapi semua tergantung pimpinan lembaga, pemda, maupun kementerian. Yang penting, target perwujudkan pertumbuhan ekonomi berjalan dengan baik dan investasi masuk,” katanya.

125