New Delhi, Gatra.com - Seperti di Jakarta, kebijakan ganjil genap sebagai resep mengatasi polusi kini diterapkan di India. Otoritas kota New Delhi, India meneraplan sistem ganjil-genap kendaraan bermotor mulai Senin (4/11) dalam upaya untuk menangkal polusi udara berbahaya yang melanda ibu kota India tersebut.

Indeks kualitas udara Kedutaan Besar AS di New Delhi menunjukkan konsentrasi partikel-partikel berukuran PM 2.5 yang dapat dibawa jauh ke dalam paru-paru melebihi 500. Kondisi ini menjadi ancaman serius bagi penderita penyakit jantung dan paru-paru dan warga lanjut usia.

Polusi pada tingkat ini juga menimbulkan efek yang serius pada sistem pernafasan populasi umum. Pemerintah kota telah mengumumkan darurat kesehatan masyarakat dan memberlakukan sistem "ganjil-genap" pada kendaraan pribadi, setidaknya hingga 15 November.

Pada Senin, pengemudi dengan plat nomor genap menjadi orang yang beruntung. Lalu lintas pagi hari tipis dan pengemudi tampaknya mematuhi aturan. Berdasarkan pantauan Reuters, tidak terlihat kendaraan dengan plat bernomor ganjil berkeliaran di jalanan.

"Ini ketidaknyamanan yang sangat besar karena saya tidak akan tiba tepat waktu untuk rapat saya," kata Sagar Bajaj (29) yang berjuang untuk menemukan taksi di Connaught Place yang sibuk di pusat kota Delhi.

Bajaj mengatakan Ia biasanya mengemudi ke tempat kerja, tetapi plat nomor mobilnya berakhir dengan angka ganjil. Layanan transportasi online dikecualikan dari aturan. Baik Uber maupun Ola telah mengumumkan bahwa mereka tidak akan membebankan kenaikan harga selama durasi skema ganjil-genap.

Di Delhi, Vijay Goel, seorang anggota parlemen dari Partai Bharatiya Janata (BJP) yang berkuasa Perdana Menteri Narendra Modi, memutuskan untuk menentang sistem pelarangan plat nomor "ganjil" dengan mengendarai mobilnya yang memiliki plat nomor yang diakhiri dengan angka ganjil.

Mengekspresikan perbedaan pendapatnya dengan pemerintah kota, Goel mengatakan mobil hanya berkontribusi 3% dari polusi Delhi. Baik BJP, partai yang memerintah di tingkat federal, maupun partai Kongres oposisi utama yang tidak berkuasa di ibukota, memberi mereka sedikit insentif untuk bekerja sama dengan pemerintah kota yang dijalankan oleh Partai Aam Aadmi (Orang Biasa) (AAP).

Keputusan Goel untuk melanggar larangan tersebut adalah contoh terbaru dari perpecahan elit politik terhadap polusi. Para pemimpin dari BJP, partai Kongres, dan AAP telah berulang kali saling menyalahkan atas penurunan tajam kualitas udara.

Knalpot kendaraan, bersama dengan emisi dari industri, berkontribusi lebih dari 50% terhadap polusi udara Delhi di sebagian besar hari sepanjang tahun, menurut estimasi resmi pemerintah. Kota itu juga memerintahkan sekolah untuk tutup pada hari Senin dan menghentikan seluruh pekerjaan konstruksi.

Sebuah monitor pemerintah pada Minggu (3/11) menunjukkan kualitas udara telah mencapai level terburuk untuk tahun ini, yaitu 494 pada skala 500. Level tersebut jauh di atas 400 pada awal Senin.

Menurut pemantau indeks kualitas udara online independen AirVisual, New Delhi adalah kota besar paling berpolusi di dunia pada hari Senin, dua kali lipat dari tingkat polusi di Lahore, Pakistan yang menduduki peringkat kedua.

Menuding otoritas atas kegagalan mereka mencegah polusi udara, Mahkamah Agung India pada hari Senin meminta pemerintah negara bagian Delhi, negara-negara bagian tetangga, dan pemerintah federal untuk bekerja sama dalam membantu meningkatkan kualitas udara.

Hakim Agung, Arun Mishra meminta pihak berwenang untuk memastikan segera penghentian pembakaran sisa tanaman di negara bagian Delhi.

Setiap tahun, para petani di Punjab dan Haryana yang masing-masing diperintah oleh partai Kongres dan BJP, mulai membakar jerami padi dan tunggul sebagai persiapan untuk musim tanam. Asap dari ladang yang diperparah oleh polusi perkotaan dari kendaraan dan industri menjadikan Delhi sebagai ibukota yang paling tercemar di dunia.

Secara terpisah, pihak berwenang di negara bagian Uttar Pradesh, India memutuskan untuk menggunakan pembersih udara dalam melindungi Taj Mahal. "Kami juga menjaga secara ketat untuk memastikan bahwa orang tidak membakar limbah atau melakukan apapun yang menyebabkan polusi di dekat Taj," ujar Bhuvan Yadav dari dewan polusi negara mengatakan kepada Reuters melalui telepon dari kota Agra, rumah bagi Taj Mahal.