Jakarta, Gatra.com - Belakangan ini publik dikejutkan dengan kemunculan spyware atau perangkat pengintai Pegasus. Perangkat itu disebut, dapat meretas obrolan dan dokumen dalam Whatsapp.

Menyikapi hal tersebut, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengatakan bahwa mereka akan berkoordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN) sebelum memutuskan kebijakan. Menteri Kominfo, Johnny G Plate enggan berspekulasi sebelum ada dialog bersama lembaga tersebut.

"Iya, kan BSSN [itu] lembaga negara, kita harus lihat. Jangan berandai andai dulu," kata Johnny saat ditemui usai menghadiri pameran Gerakan Menuju 100 Smart City di Balai Sudirman Jakarta, Rabu (6/11).

Indonesia bukanlah satu-satunya negara yang pengguna Whatsapp-nya terancam diretas. Pejabat pemerintah di sejumlah negara yang bersekutu dengan Amerika Serikat (AS) menjadi target peretasan.

Seorang sumber yang mengetahui investigasi internal Whatsapp mengatakan, target petasan berasal dari 20 negara di lima benua. Sasaran mereka adalah pejabat tinggi pemerintah dan pejabat militer. Hingga saat ini, belum ada kejelasan terkait siapa dalang yang akan melancarkan tindakan kriminal siber itu.

Melalui Reuters, WhatsApp mengatakan bahwa pihaknya menyediakan enkripsi end-to-end untuk membantu melindungi privasi dan keamanan pengguna. Hingga saat ini belum ada kejelasan, siapa dalang yang akan melancarkan tindak kriminal siber itu. Namun, Whatsapp telah menggugat perusahaan pengembang alat peretas asal Israel, NSO Group.

NSO merupakan perusahaan yang menjual platform peretasan dengan mengeksploitasi kelemahan Whatsapp. Dari 29 April sampai 10 Mei 2019, NSO telah membantu kliennya meretas lebih dari 1.400 smartphone.