Semarang, Gatra.com - Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Tengah menyatakan telah menjatuhkan sanksi kepada seorang pegawai negeri sipil (PNS) perempuan yang mengenakan cadar saat bekerja.
PNS perempuan tersebut diketahui bekerja sebagai perawat di sebuah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng di Purwokerto.
“Perawat bersangkutan tidak mau melepaskan cadarnya sehingga dipindahkan tugas ke bagian administrasi,” kata Kepala BKD Jateng Wisnu Zahro, Kamis (7/11).
Sebagai bagian pelayanan masyarakat, lanjutnya sesuai ketentuan, perawat tidak boleh menutupi wajahnya.
Lebih lanjut, Wisnu, menyatakan sebelum menjatuhkan sanksi pihaknya telah memberikan peringatan terlebih kepada perawat bersangkutan, tetapi tidak diindahkan.
Karena masih menggunakan cadar akhirnya diberikan alternatif untuk memilih melepaskan cadar atau meninggalkan jabatannya sebagai pegawai negeri.
“Perawat itu memilih tetap sebagai PNS dengan melepaskan cadar, tapi masih tetap menutupi wajah menggunakan masker,” ujarnya.
Saat ini, lanjut Wisnu pihaknya masih terus melakukan pembinaan terhadap PNS perempuan tersebut agar bersedia melepaskan penutup wajah.
“Kami memberikan penyadaran kepada yang PNS bersangkutan agar memenuhi ketentuan,” ucapnya.
Menurutnya kasus PNS perempuan di Jateng yang menggunakan cadar hanya ada satu. Sedangkan lainnya masih mematuhi ketentuan yang ada.
“Untuk PNS laki-laki yang menggenakan celana cingkrang tidak ada larangan, sehingga silahkan saja,” ujar Wisnu.
Sementara itu, Sekretaris Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Jateng, Samsul Huda menyatakan langkah BKD sudah tepat dalam memberlakukan sanksi aturan berpakaian bagi PNS.
“Ini bukan masalah penggunaan cadar, tapi penegakan aturan berseragam di institusi pemerintah,” katanya.
Pelarangan tersebut bukan karena kecurigaan terhadap pemakaian cadar yang dikaitkan dengan isu terorisme. “Karena orang bercadar tidak selalu identik dengan teroris,” pungkas Samsul.
