Home Politik Kecewa Anggaran Bosda, Wakil Ketua Komisi E DPRD Jateng WO

Kecewa Anggaran Bosda, Wakil Ketua Komisi E DPRD Jateng WO

Semarang, Gatra.com- Penetapan anggaran Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) untuk SMA, SMK, MA, dan SLB pada RAPBD Jawa Tengah 2020 diwarnai aksi walk out (WO). Aksi WO dilakukan Wakil Ketua Komisi E DPRD Jawa Tengah (Jateng) Abddul Aziz karena keberatan dengan besarnya anggaran Bosda untuk sekolah swasta.“Saya kecewa dengan besarnya anggaran Bosda sekolah swasta sehingga memilih WO,” katanya kepada Gatra.com di Semarang, Jumat (8/11).

Meski WO, Aziz, menyatakan tetap menghormati keputusan penetapan anggaran Bosda RAPBD 2020 yang digelar di ruang Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jateng, Kamis (7/11) malam. Pembahasan anggaran Bosda diserahkan ke Banggar setelah pada pembahasan di tingkat Komisi E DPRD Jateng gagal karena anggota komisi tersebut tidak satu suara. “Karena sudah menjadi keputusan saya menghormati,” kata anggota dewan dari FPPP ini.

Menurut Aziz, besarnya anggaran Bosda RAPBD 2020 ditetapkan untuk siswa SMA, SMK, dan SLB negeri sebesar Rp1,5 juta per siswa per tahun. Sedangkan Bosda siswa SMA, SMK, dan SLB swasta disesuaikan dengan akreditasi sekolah bila A tidak dapat anggaran, akreditasi B Rp250 ribu siswa per tahun, dan Akreditasi C Rp500 ribu per siswa per tahun.

Untuk Bosda siswa MA baik negeri dan swasta sama yakni Rp150 ribu per siswa per tahun. “Kalau keinginan saya anggaran Bosda sesuai sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jateng 2018-2023 yakni untuk siswa SMA, SMK, dan SLB negeri Rp 1 juta per siswa per tahun,” ujarnya.

Sedangkan untuk siswa SMA, SMK, dan SLM swasta Rp 500 ribu per siswa per tahun, dan siswa Madrasah Aliyah (MA) negeri dan swasta sama yakni Rp500 ribu per siswa per tahun.

Ketua Forum Kepala Sekolah SMA Swasta Jateng, Untung Cahyono, sebelumnya meminta agar alokasi anggaran Bosda pada RAPBD 2020 untuk siswa sekolah swasta diseragamkan Rp500 ribu per siswa untuk semua level sekolah. “Bila Bosda siswa sekolah swasta disesuaikan dengan peringkat akreditasi sekolah, maka tidak semua sekolah menerima dana tersebut karena sebagian besar sekolah swasta di Jateng telah terakreditasi A,” ujar dia.

Menurutnya dari 502 SMA swasta di Jateng, sekitar 60 persennya sudah menyandang akreditasi A, sementara lainnya terakreditasi B dan C.

218