Kudus, Gatra.com - Menjawab keluhan penerima Tunjangan Kesejahteraan Guru Swasta (TKGS), DPRD Kudus segera menggelar rapat dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Jumat (8/11). Hasilnya tunjangan belanja langsung dengan nilai terendah Rp100 ribu, menjadi Rp300 ribu untuk sementara.

Sebelumnya, puluhan guru penerima TKGS melangsungkan audiensi dengan DPRD Kudus, dengan harapan tunjangan diberikan secara utuh dan merata Rp1 juta, Kamis (7/11). Dari hasil audiensi terungkap tunjangan guru swasta berbeda, tergantung jumlah siswa yang diampu, jam mengajar dan masa bakti.

Dari rencana Pemkab Kudus, guru penerima tunjangan langsung pada tahun 2020 total ada 10.401 orang. Rinciannya, 231 guru mendapatkan bantuan Rp1 juta. Sementara 1.762 guru menerima tunjangan Rp600 ribu.

Kemudian nominal Rp400 ribu ditujukan kepada 4.173 orang. Selanjutnya 1.684 jiwa mendapatan tunjangan Rp300 ribu, dan sisanya sejumlah 2.552 guru mendapatkan bantuan terendah Rp100 ribu.

Memang dari hasil audiensi kemarin (7/11) muncul angka Rp100 ribu. Itu tunjangan terendah yang dibagikan. Padahal sebelumnya seharusnya mendapatkan tunjangan sebesar Rp1 juta, jelas Ketua Komisi D DPRD Kudus, Mukhasiron.

Menurutnya, tunjangan terendah Rp300 rbu sudah disepakati dengan para guru penerima tunjangan langsung saat audiensi kala itu. Artinya jangan sampai ketentuan hibah menjadi belanja langsung turun tunjangannya sangat dratis, jelasnya.

Mukhasiron mengatakan, hasil rapat ini nantinya akan dibawa ke rapat Badan Anggaran (Banggar) untuk menentukan besaran tunjangan langsung. Ia pun mengupayakan agar besaran TKGS bisa dinaikkan secara bertahap.

Dalam pandangan yang sama, Ketua DPRD Kudus, Masan menyebut, tunjangan belanja paling rendah Rp100 ribu itu terlalu rendah, sehingga lebih elok jika dinominal Rp300 ribu untuk sementara ini.

Karena menyesuaikan kemampuan daerah. Dengan adanya minimal Rp300 ribu itu, asumsi awal draf APBD ada tambahan Rp6 miliar. Cuman nanti keputusan itu di Banggar, katanya.