Jakarta, Gatra.com - Direktur Kewaspadaan Nasional Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Akbar Ali mengakui, upaya Kemendagri dalam mencegah paham radikalisme, salah satunya dengan melakukan pembinaan terhadap napiter dan eks napiter.

"Jadi langkah yang kami lakukan bersama BNPT maupun dari Kemenkumham dan LP untuk bersinergi memberikan pemahaman kepada saudara kita yang menjalani napiter maupun mantan napiter. Termasuk jejaring serta keluarganya, kita berikan pemahaman bagaimana arti sebuah jihad yang seutuhnya dan sebenarnya," kata Akbar kepada awak media, di Kantor Kominfo, Jakarta, Senin (11/7).

Selain itu, selanjutnya, Pemerintah memberikan pemahaman dan keterampilan kepada keluarga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya. Langkah ini sebagai upaya untuk menyejahterakan mereka. Bahkan, apabila eks napiter dan keluarganya membutuhkan bantuan, Pemerintah akan membantu. 

"Kita berikan bantuan ya, bersinergi dengan teman-teman dari Kemensos dan ini sangat efektif," ujarnya.

Upaya Pemerintah lainnya untuk menjadikan para mantan terorisme sebagaimana warga negara Indonesia lainnya, misalnya saat perayaan 17 Agustus. Para keluarga mantan napi terorisme dilibatkan sebagai pengibar bendera.

"Misal anak Amrozi itu bagian daripada yang mengibarkan bendera, sehingga menjadi bagian kecintaan mereka terhadap NKRI ini. Mereka sebagian besar sudah diterima di masyarakat umum," tuturnya.