Pekanbaru, Gatra.com -- Komisioner Bawaslu Riau, Neil Antariksa, mengungkapkan sokongan dana hibah untuk pengawasan pemilukada 2020 telah dialokasikan masing-masing daerah.  Menurutnya alokasi dana itu tertuang dalam naskah perjanjian hibah daerah (NPHD), dengan besaran yang berbeda antar wilayah.  Perbedaan tersebut berdasarkan sejumlah faktor seperti kemampuan keuangan daerah. "Masing-masing daerah sudah ada NPHD nya, besarannya beda-beda," sebutnya kepada Gatra.com, Senin (11/11). 

 

Berdasarkan data yang di peroleh Gatra. Com dari Bawaslu Riau, besaran dana hibah untuk Kota Dumai menjadi yang terkecil. NPHD yang di peroleh Kota pelabuhan ini bekisar Rp8, 72 miliar, sedangkan yang terbesar ada di Kabupaten Indragiri Hulu sebesar Rp16, 4 miliar (saat ini masih dalam proses). 

 

Dia menyebut, besaran NPHD juga dipengaruhi oleh jumlah Kecamatan yang dimiliki setiap daerah. Selain itu sebaran jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) turut mempengaruhi besar kecilnya dana NPHD. Sebutnya lagi, Bawaslu Riau sendiri akan melakukan perekrutan Panwascam dalam waktu dekat. "Panwascam akan kita bentuk, kita harapkan Desember nanti sudah ada terbentuk, " jelasnya. 

 

Nantinya, Bawaslu Riau menargetkan pembentukan Panwascam satu bulan sebelum terbentuknya Panitia Pemilih Kecamatan (PPK). Berikut besaran dana hibah yang diperoleh Bawaslu untuk 9 wilayah: Kabupaten Indragiri Hulu Rp16, 4 miliar, Kabupaten Rokan Hulu Rp14, 5 miliar, Kabupaten Pelalawan Rp13, 9 miliar, Kabupaten Rokan Hilir Rp13 miliar, Kabupaten Kuantan Singigih Rp12, 2 miliar,Kabupaten Siak Rp10, 8 miliar, Kabupaten Bengkalis Rp10 miliar, Kabupaten Kepulauan Meranti Rp9 miliar, dan Kota Dumai Rp8 miliar.