Jakarta, Gatra.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto meminta kepada pihak perbankan untuk lebih memprioritaskan penyaluran kredit usaha rakyat (KUR), ketimbang kredit lainnya. Sebab, pada 2020 nanti, peran pengawas penyaluran KUR masih dipegang oleh sektor perbankan.

"Untuk tahun depan juga kami masih mengandalkan perbankan untuk menjadi pengawas KUR. Jadi, mereka juga harus memprioritaskan penyaluran KUR dulu ke masyarakat, baru kredit lainnya," kata dia saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (12/11).

Airlangga menambahkan, dengan diprioritaskannya penyaluran KUR, dia berharap tingkat usaha di sektor UMKM akan semakin mengalami peningkatan. Sehingga, saat tingkat usaha sudah mengalami kenaikan, mereka tidak akan lagi membutuhkan bunga KUR, dan pada akhirnya akan memberi lebih banyak keuntungan kepada perbankan melalui jenis kredit lainnya.

"Apalagi kredit industri kecil rata-rata lebih besar. Jadi kami harus mendorong KUR yang nilainya di atas Rp500 juta," ujar dia.

Selain perbankan, pemerintah pun meminta pula kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengawasi penyaluran KUR, baik sejak di sektor hulu hingga di sektor hilir. Sementara itu, dalam hal ini, pemerintah akan lebih bertindak sebagai pemantau atau oversight.

"Secara garis besar, kami lebih bertindak dalam fungsi oversight. Pemantauan oleh perbankan juga kami nilai sudah cukup baik karena tingkat non performing loan [NPL] sebesar 1,23%," tuturnya.

Sementara itu, hingga 30 September 2019 Kemenko Perekonomian mencatat, penyaluran KUR mencapai Rp115,9 triliun atau 82,79% dari target tahun ini yang sebesar Rp140 triliun, dengan total debitur KUR sebanyak 4,1 juta. Sedangkan untuk penyaluran KUR sektor produksi sampai 30 September 2019 mencapai 50,4% dari target minimal 60%.