Jakarta, Gatra.com - Deputi Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Feri Kusuma berharap pemerintah menghidupkan kembali Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR)Aceh. 

Menurutnya, KKR berperan penting dalam mengungkap kasus pelanggaran HAM di Bumi Serambi Mekah selama ini.

Feri menuturkan, beberapa waktu lalu Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD berencana menghidupkan kembali KKR. 

Ini pertanda angin segar bagi upaya pengungkapan kasus-kasus HAM di Aceh.

"Kita mendengar ada pernyataan dari Menko Polhukam Pak Mahmud MD, yang menyatakan akan menyelesaikan, akan menghidupkan KKR itu," kata Feri saat ditemui di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (12/11).

Feri berharap Mahfud MD dapat merealisasikan rencananya itu. Menkopolhukam bisa datang langsung ke Aceh untuk mendengarkan kesaksian para korban yang masih ada saat ini.

"Kita berharap Pak Mahfud MD sebagai Menko Polhukam bisa ke Aceh mendengar kesaksian yang akan dilaksanakan oleh KKR pada 19-20 November," ungkapnya.

Feri menganggap, kehadiran Mahfud MD juga dinilai sebagai bukti konkret terkait pernyataannya yang ingin menghidupkan kembali KKR dalam pengusutan kasus pelanggaran HAM.

"Sekarang KKR sudah hidup di Aceh, bahkan sudah berjalan, usia sudah tiga tahun. Bagaimana Pak Mahfud bisa datang ke sana, melihat langsung, ketemu dengan komisioner (KKR Aceh) dan hadir mendengar langsung bagaimana keterangan-keterangan para korban," katanya.

Diketahui KKR Aceh merupakan lembaga independen yang dibentuk dalam rangka menindaklanjuti perjanjian damai atau MoU Helsinki tahun 2005 antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).