Jakarta, Gatra.com – Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa para pengusaha tambang nikel dan pemurnian (smelter) telah menyepakati penghentian ekspor per tanggal 1 Januari 2020, sesuai Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 11 Tahun 2019.
Kesepakatan ini tercapai setelah pihaknya melakukan mediasi antara perwakilan perusahan tambang yang tergabung dalam Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) dengan perusahaan smelter yang tergabung dalam Asosiasi Perusahaan Industri Pengolahan dan Pemurnian (AP3I). Dalam pertemuan tersebut, menghadirkan perwakilan dari 47 perusahaan.
"Pertama, agak panas. Kedua, berjalan sedikit lembut. Ketiga, berakhir lembut. Panas karena perbedaan pendapat signifikan apakah izinnya harus berhenti [pada] 2020 atau tidak," ucap Bahlil dalam konferensi pers di kantornya, Selasa (12/11).
Bahlil menegaskan, keputusan tersebut merupakan cita-cita bersama antara pemerintah, pengusaha tambang, dan pengusaha smelter untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya nikel Indonesia. Kemudian, perusahaan smelter menyetujui penyerapan bijih nikel dalam negeri dengan harga maksimal sebesar US$30/metrik ton FOB (Free on Board).
"Artinya ada keseimbangan antaranak bangsa [penambang dan smelter] dan saling bahu membahu membuat win-win," ujarnya.
Namun, kesepakatan tersebut belum tertuang dalam surat keputusan (SK). "Kami memulai cara baru yang saling percaya dan menghargai demi negara. Kita perlu ubah paradigma. Jangan terlalu banyak SK tetapi kita langgar," tuturnya.
Sekretaris Jenderal APNI, Meidy Katrin Lengkey mengatakan pihaknya mendukung upaya hilirisasi yang dilakukan oleh pemerintah. Namun, APNI dan AP3I sebelumnya belum pernah bertemu, meski kerap mengobrol melalui telepon. Hal ini bukan berarti mereka berbeda pendapat. Hingga akhirnya anggota kedua asosiasi ini dapat saling bertatap muka.
Sekretaris Jenderal AP3I, Haykal Hubeis berpendapat pertemuan tersebut membawa kabar positif. "Kami akan laksanakan sesuai yang disepakati," tegasnya.
Senada dengan Haykal, CEO Indonesia Morowali Industrial Park, Alexander Barus mengemukakan komitmennya untuk mematuhi kesepakatan tersebut.
"Untuk tahap berikutnya mudah-mudahan proses hilirsasi dilanjutkan. Bukan hanya stainless steel, tetapi bisa dilanjutkan ke komponen baterai lithium, cobalt, mangan, katoda. Disitu nilai tambah terletak," imbuhnya.
