Sleman, Gatra.com - Pembangunan jalan tol dianggap bisa mengurangi kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Tol dinilai memberi dampak peningkatan ekonomi lewat pembangunan kawasan wisata dan kota bandara atau aerotropolis.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DIY Budi Wibowo mengatakan pembangunan tol akan diikuti pembangunan infrastruktur lain secara luar biasa.
"Oleh karena itu, tol Yogya sampai Cilacap bagaimana pun juga 2020 nanti harus mulai dibangun," kata Budi saat ditemui di sela 'Seminar Nasional Membangun Kemitraan yang Berkelanjutan untuk Mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs)' di Hotel Marriott Yogyakarta, Sleman, Rabu (13/11).
Budi mengatakan pembangunan tol akan diikuti pembangunan lain, seperti aerotropolis yang akan menggerakkan ekonomi. "Aerotropolis mulai dibangun, wisata dibangun. Maka saya yakin Yogyakarta pertumbuhan ekonominya di atas rata-rata nasional," katanya.
Budi mengungkapkan, Pemerintah Daerah DIY berupaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan fokus mengurangi ketimpangan antara wilayah selatan dn utara DIY.
"Titik -titik pertumbuhan ekonomi di selatan DIY harus kita bangun. Karena yang miskin itu banyak di selatan dibandingkan di utara DIY. Sangat terasa sekali. Ini harus kita selesaikan," ucapnya.
Di seminar gelaran PTT Exploration and Production Indonesia dan Program Pascasarjana MM-Sustainability Universitas Trisakti itu, Budi menyebut indeks tenaga kerja di DIY sebesar 70,99 menempati peringkat nomor satu di Indonesia.
Padahal, upah minimum provinsi (UMP) di DIY terendah di Indonesia. "Rendahnya UMP itu sudah sesuai hitungan rumus indeks pelayanan harga barang dan jasa di masing-masing kabupaten dan kota," ujarnya.
Budi pun menyatakan Pemda DIY berupaya UMP berada di atas batas garis kemiskinan. Salah satu caranya adalah dengan menyesuaikan standar harga barang dan jasa di pemerintah dengan kondisi riil.
"Misal kebijakan soal besaran standar bayar tukang. Ya jangan Rp55 ribu per hari lagi, wong sekarang sudah Rp80 ribu sampai Rp100 per hari," katanya.
General Affairs Manager PTTEP Indonesia, Afiat Djajanegara, menambahkan perlu kerja sama antar-pemangku kepentingan supaya tujuan pembangunan berkelanjutan tercapai. "Para pemangku kepentingan bekerja sama dan memberikan kontribusi sesuai perannya," ucap Afiat.
Afiat mencontohkan, PTTEP Indonesia telah bermitra dengan sebuah perusahaan bisnis sosial (social business enterprise) di Sulawesi Barat. Kerja sama ini mendorong keberlanjutan program pendidikan anak usia dini holistik integratif (PAUD HI) sejak 2012.
"Kami kerja sama dengan Universitas Trisakti, NGO, dan pemerintah lokal. Semoga bisa menginspirasi sektor privat lain untuk melakukan hal yang sama," ucapnya.
