Bogor, Gatra.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah saling bersinergi memanfaatkan anggaran yang telah disediakan, khususnya di sektor pendidikan dan kesehatan. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Astera Primanto Bhakti menuturkan, penyamaan pandangan diperlukan karena dana yang dikucurkan kedua sektor tergolong besar.
"Ini PR [pekerjaan rumah] buat kita, untuk menciptakan sinergitas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah," katanya dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah di Sentul International Convention Centre, Bogor, Jawa Barat, Rabu (13/11).
Selain itu, sinergi antara pemerintah pusat dan pemda juga diperlukan agar alokasi anggaran terserap efektif dan tidak saling tumpang tindih. Astera menyebutkan, anggaran pendidikan tahun 2020 mencapai Rp508,1 triliun, yang dikucurkan melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti), serta Kementerian Agama (Kemenag).
"Di pendidikan itu dialokasikan untuk program Indonesia Pintar kepada 20,1 juta siswa dan bantuan operasional sekolah atau BOS kepada 60 juta siswa. Kemudian bidik misi, kuliah, beasiswa LPDP, pengembangan vokasi dan sarana-prasarana sekolah," ujar dia.
Sementara itu, untuk kesehatan, pemerintah telah menganggarkan dana sebesar Rp132,3 triliun, yang digunakan untuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui program bantuan iuran, stunting dan ketersediaan obat, kepesertaan keluarga berencana, dan perbaikan fasilitas kesehatan.
"Harapannya kualitas sumber daya manusia (SDM) meningkat dan punya daya saing," imbuh Astera.
Sedangkan transfer ke daerah, lanjut dia, sejak tahun 2014 hingga 2020 terus naik dari Rp573 triliun menjadi Rp856,9 triliun dengan fokus penggunaan, salah satunya untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan dasar publik yang di dalamnya meliputi pendidikan dan kesehatan.
