Home Ekonomi Komisi II DPRD Karimun: Pemkab Gagal Tangani Pasar

Komisi II DPRD Karimun: Pemkab Gagal Tangani Pasar

Karimun, Gatra.com - Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karimun menyigi sejumlah pasar di Karimun Rabu (13/11).

Hasilnya, sederet pasar yang dibangun oleh Pemkab Karimun terbengkalai dan asal bangun. Di kawasan Prayun Desa Gemuruh Kecamatan Kundur Barat misalnya.

Pasar yang berada di depan komplek perumahan PT Timah Prayun itu nampak tidak terawat dan terbengkalai.

Dari sana, tim kemudian beranjak ke Pasar Sawang masih di kecamatan yang sama. Di sana, ada proyek pasar baru, hasil renovasi total pasar lama.

Pasar ini dibangun pakai Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2019 Rp1,4 Miliar. Dikerjakan sejak Juni, pembangunan pasar ini musti tuntas pada Desember. Ada 36 meja dan 12 kios yang sudah selesai dibangun. Tinggal lantai yang belum dipasang keramik.

Hanya saja, pasar ini juga terbengkalai dan tidak ada pedagang yang berminat berjualan di situ. "Sangat disayangkan pasar itu terbengkalai begitu saja, tidak dimanfaatkan," kata Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Karimun, Nyimas Novi Ujiani kepada Gatra.com, Kamis (14/11).

Sebetulnya, fasilitas dan bentuk bangunan Psar Sawang ini lebih mewah dan representatif. Pembuangan air saja yang perlu dirombak lantaran tidak mengalir langsung ke selokan.

Rombongan kemudian melanjutkan perjalanan ke Pasar Tanjungbatu di Kelurahan Tanjungbatu Kota Kecamatan Kundur. Pasar ini dibangun dengan anggaran APBD Karimun 2018 senilai Rp15 Miliar. Sama seperti Pasar Sawang, pembangunan pasar ini juga akan tuntas pada Desember.

"Saya ingatkan kembali, jangan sampai ada kisruh terhadap pedagang saat pembagian lapak, mereka harus diundi. Lapak tak boleh disewakan kepada pihak ketiga. Kalau ada seperti itu harus ditindak tegas," ujar Nyimas.

Nyimas mengingatkan lantaran sebelumnya sudah ada temuan seperti itu. Jadi, pengelola pasar harus mengambil langkah tegas. Bisa saja diberi sanksi atau lapak diambil alih oleh pemerintah dan diberikan kepada pedagang yang siap memakai lapak itu.

"Pengawasan dan pengelolaan oleh pihak Perusahaan Daerah (Perusda) harus diperketat," pinta Nyimas.

Dari hasil sigi pasar-pasar tadi, Sekretari Komisi II DPRD Kabupaten Karimun, Aloysius menganggap kalau Pemerintah Kabupaten Karimun gagal mengelola pasar dengan baik.

"Bisa dikatakan semua pasar gagal. Sebab setelah kita tengok, ada pasar yang pedagangnya sepi, ada pula yang pembelinya sepi. Ada pedagang lebih memilih jualan di rumah ketimbang di pasar. Terus pembangunan pasar terkesan tidak terencana. Pedagang tidak dilibatkan dan ditanya maunya seperti apa. Contoh Pasar Meral, atapnya transparan membikin pedagang kepanasan. Mestinya sebelum dikonsep tanya dulu dong maunya pedagang itu seperti apa. Sebab mereka yang akan memakai," rutuk Aloy.

Alhasil kata Aloy, kalau seperti itu model pasar yang ada, sama saja buang-buang anggaran. "Ada juga baiknya, sebelum merencanakan, undang dulu komisi II. Biar tahu konsepnya seperti apa. Sampai sekarang saya maish berdagang meski sudah jadi wakil rayat. Sejak kecil juga membantu keluarga jualan, jadi saya tahu konsep berdagang seperti apa," ujarnya.

Kepala UPT Pasar Tanjungbatu, Mahsum menyebut, Pasar Tanjungbatu sudah 80 persen dikerjakan. Tinggal finishing dan menunggu dimanfaatkan Desember mendatang. Pasar itu ada 52 kios di lantai atas, dan 28 lapak basah di bawah.

Adapun jumlah pedagang yang terdata di sana antara lain; 36 pedagang ikan, 41 pedagang sayur, 56 pedagang kios dan 28 pedagang emperan.


Reporter : Putri Permata Sari

249