Cilacap, Gatra.com – Penggunaan dana desa di Cilacap masih lebih terfokus ke proyek infrastruktur. Alokasi untuk proyek fisik ini lebih besar lantaran masih banyak wilayah yang perlu sentuhan pembangunan. Namun, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Cilacap, Farid Ma’ruf mengklaim sudah ada perkembangan yang cukup signifikan terkait alokasi anggaran untuk pemberdayaan desa. Meski, ia tidak bisa memastikan komposisinya karena kondisi di setiap desa berbeda.

“Kalau desa-desa saya lihat sudah mulai proporsional. Jadi melihat skala prioritasnya seperti apa. Memang fisik sekarang masih paling banyak,” ujarnya, Senin (18/11).

Ia menuturkan, pada tahun 2019 ini, dana desa yang disalurkan ke desa mencapai Rp287 miliar ditambah dengan Dana Alokasi Umum (DAU), sehingga dana yang terserap mencapai Rp350 miliar lebih.

Terkait pengawasan desa, Inspektorat daerah secara berkala melakukan pemeriksaan atau audit desa. Akan tetapi, lantaran jumlahnya mencapai 269 desa, maka tidak semua desa diaudit. Inspektorat mengambil sampel dengan sistem uji petik.

“Setiap audit ada sekitar 60 desa yang diaudit. Jadi setiap tahun tidak semua desa diaudit. Pendampingan pun terus dilakukan mulai dari sistem perencanaan hingga pelaporan. Desa diharapkan bisa menggunakan dana desa dengan tepat guna dan tepat sasaran,” tuturnya.

Menurut Farid, informasi mengenai temuan desa fiktif pernah dibahas di Cilacap. Ia menjamin, tidak ada desa fiktif di wilayah ini. Fiktif, dalam artian, terjadi penggelembungan jumlah penduduk. Sebab, data kependudukan di Cilacap selalu terpantau sehingga selalu diketahui. Terlebih, Badan Statistik Nasional (BPS) selalu melaporkan secara berkala perkembangan penduduk.

“Jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, pekerjaan, semuanya terpantau,” katanya.