Jakarta, Gatra.com - Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo mengakui bahwa anjloknya harga garam disebabkan oleh serbuan garam impor yang waktu dan jumlahnya tidak tepat. Ia memaparkan, kebutuhan nasional 4 juta ton, sedangkan impor 2,7 juta ton. Realisasinya 2,2 juta ton.

"Kemarin, impor garam terlalu besar, makanya harga garam kita anjlok," ujarnya dalam pertemuan dengan pengurus Kadin di Jakarta, Senin (18/11).

Berdasarkan catatan Asosiasi Petani Garam Rakyat Indonesia (APGRI), harga garam kualitas I, II, dan III per Senin (18/11) sebesar Rp450/kg, Rp300/kg, dan Rp250/kg. Harga tersebut jauh lebih rendah dibandingkan harga pokok produksi berdasarkan Peraturan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Nomor 02/Daglu/PER/5 Tahun 2011, sebesar Rp750/kg untuk kualitas I dan Rp550/kg untuk kualitas II.

Edhy menambahkan, Kementerian Perindustrian berkomitmen bersama pelaku industri untuk menyerap garam petani sebesar 1,1 juta ton pada periode Agustus 2019-Juli 2020, tetapi masih terealisasi setengahnya. Pihaknya mengusulkan agar jumlah serapan tersebut ditingkatkan menjadi 1,5 juta ton.

Oleh karena itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan berupaya memperbaiki kualitas garam melalui teknologi geomembran. Dari 27 ribu hektar tambak garam di seluruh Indonesia, sudah 7 ribu hektare yang telah memanfaatkan teknologi tersebut.

"Produktivitasnya naik 30% dan kualitasnya lebih bagus dibanding impor, putih-putih. Beda dengan India yang kuning-kuning," ujarnya.

Namun, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kelautan dan Perikanan, Yugi Prayanto memberikan catatan kepada pemerintah agar memetakan terlebih dahulu kebutuhan garam konsumsi dan produksi garam dalam negeri.

"Mesti ada titik temu antara stakeholder garam, petambak, dan importir. Pemerintah menengahi. Nanti enggak ada titik temu," .