Palembang, Gatra.com - Penolakan ekspor kelapa dari Sumatera Selatan (Sumsel) yang ditolak pemerintah Thailand, menjadi evaluasi pemerintah provinsi (Pemprov) Sumsel. Pemprov Sumsel juga meminta Kementrian Perdagangan (Kemendag) guna turun tangan.
Kepala Dinas Perdagangan Sumsel, Iwan Gunawan, besaran kepala yang ditolak memang dalam jumlah yang kecil, namun kejadian seperti ini hendaknya tidak kembali terulang dengan solusi yang bisa diberikan oleh Kemendag RI. Persoalan penolakan ekspor ini membutuhkan komunikasi antar lembaga, seperti Kemendagri, Dirjen Perdagangan Luar Negeri dan pembahasan bersama dengan negara tujuan, Thailand.
“Kita dorong lewat pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan Indonesia. Kita memang tidak bisa mencampuri urusan internal Thailand, namun bisa mengusulkan adanya MoU antara negara. Misalnya, tunas maksimal yang bisa diterima hanya berukuran 5 cm saja,” ungkapnya, Selasa (19/11).
baca juga : https://www.gatra.com/detail/news/457583/ekonomi/25-kontainer-kelapa-sumsel-ditolak-thailand-
Kelapa asal Sumsel sebenarnya memiliki kualitas layak diekspor namun penolakan yang dilakukan pemerintah Thailand harus menjadi perlajaran guna meningkatkan mutu ekspor. “Ke depan kita ingin peningkatan ekspor dalam bentuk bahan olahan, agar nilai tambah meningkat. Tentu diperlukannya peran peneliti, akademisi, litbang, pertanian dan perkebunan mengedukasi agar tidak ekspor kelapa bulat,” ucapnya.
Sementara itu, terkait upaya peningkatan jumlah ekspor dalam bentuk olahan kelapa juga akan ditingkatkan. Pihaknya mengaku Sumsel hingga saat ini belum ada investor yang tertarik dalam investasi pengolahan kelapa agar tidak ekspor dalam bentk bulat.
Reporter: Karerek
