Jakarta, Gatra.com - Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Sohibul Iman menolak jika pemilihan kepala daerah dilakukan DPRD. Ia berpendapat, jika Pilkada tidak langsung diterapkan maka akan melanggengkan oligarki politik. "Kemungkinan oligarki semakin berkuasa itu sangat luar biasa. Semakin memudahkan mereka untuk kemudian mengelola oligarki ini. Karena itu, kami berpendapat bahwa pemilihan langsung itu masih lebih baik," kata Sohibul di DPP PKS, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Selasa (19/11).

Untuk itu, menurut Sohibul, pemilihan kepala daerah lebih baik dilakukan secara langsung oleh rakyat. Ia berpandangan jika kepala daerah berintegritas lahir dari cara-cara yang demokratis. "Kalau dipilih oleh rakyat, orang-orang yang berintegritas masih punya peluang untuk masuk dalam sirkulasi kekuasaan. Tentu kita harapkan banyak orang berintegritas masuk kekuasaan," ungkapnya.

Wacana menggelar pilkada tak langsung datang dari Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian. Menurut Tito, pilkada langsung berdampak kepada mahalnya ongkos politik yang memicu potensi korupsi. Untuk itu, ia mengusulkan evaluasi terhadap pilkada langsung.

"Untuk jadi bupati kalau enggak punya Rp 30 miliar, enggak berani. Gubernur lebih lagi. Kalau ada orang yang mengatakan enggak bayar, nol persen, saya pengin ketemu orangnya," ungkap Tito di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (18/11).