Jakarta, Gatra.com - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arwani Thomafi mengatakan bahwa pemilihan secara langsung memiliki beberapa implikasi negatif, salah satunya adalah politik padat modal. "Politik padat modal merupakan situasi di mana para pemilih memberikan hak suaranya berdasarkan dominasi kekuatan pemodal, atau politik uang," kata Arwani pada diskusi UU Pilkada yang digelar di DPP-PPP pada Selasa (19/11).

Dengan demikian, sambungnya, politik hanya berdasarkan pada kekuatan modal belaka. Hal tersebut, kian masif terjadi selama perjalanan pemilihan langsung beberapa dekade terakhir.

Selain itu, Arwani juga menyebut beberapa implikasi negatif lainnya, seperti praktik klientelisme yang terjadi melalui program-program pemerintah seperti bantuan sosial jelang Pilkada yang khususnya dilakukan oleh petahana maupun kandidat yang memiliki akses ke negara. "Juga banyak kandidat yang jelas-jelas menjadi tersangka kasus korupsi atau hukum, bisa tetap memenangi Pilkada," tambahnya.

Poin ini, lanjut Arwani, menunjukkan bahwa Pilkada secara langsung tak bisa dimaknai secara linier sebagai daulat rakyat. "Ini adalah anomali daulat rakyat," singkatnya. Dalam data yang diungkap Arwani menjelaskan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menjerat sekitar 119 Kepala Daerah sepanjang 15 tahun KPK berdiri (2004-2019).