Banda Aceh, Gatra.com - Pemerintah Kota Banda Aceh sedang menyusun panduan utama atau grand design kota layak anak. Pemerintah membuka ruang bagi publik untuk terlibat dalam penyusunan panduan tersebut.
Rapat koordinasi penyusunan panduan utama kota layak yang digelar hari ini, melibatkan lintas sektor, di antaranya lembaga swadaya masyarakat, organisasi wartawan, lembaga kesejahteraan anak, dan satuan kerja perangkat kota. Di situ, para pihak menyampaikan pandangan terhadap konsep kota layak anak berdasarkan isu yang dikawal masing-masing. Masukan-masukan tersebut menjadi bahan menyempurnakan dokumen Banda Aceh sebagai kota layak anak.
Baca Juga: PJOK Tumbuhkan Pendidikan Karakter Siswa di Sekolah
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Banda Aceh, Media Yulizar mengatakan, secara umumnya kriteria kota layak anak telah diatur oleh nasional. Tapi masih memerlukan masukan dari publik agar panduan tersebut mengakomodir aspirasi warga.
“Jangan sampai keinginan pemerintah dengan keinginan warga bertolak belakang. Kami ingin kita semua bergerak sinergi membangun kota Banda Aceh layak anak,” ungkap Media di Banda Aceh, Rabu (20/11).
Sebuah daerah disebut layak anak, harus memastikan hak anak terpenuhi. Ada lima kluster/sektor hak anak yang harus dipenuhi yakni hak sipil dan kebebasan; lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; kesehatan dasar dan kesejahteraan; pendidikan, waktu luang, dan kegiatan budaya; serta perlindungan khusus.
Baca Juga: Ribuan Balita Kena Stunting, Dinkes Kendal Perlu Dukungan DD
“Setiap kluster dipimpin oleh lembaga/instansi pemerintah sesuai isu dan kewenanga kinerja dinas. Misalnya kluster hak kesehatan dikoordinir oleh Dinas Kesehatan. Keterlibatan lintas sektor mempercepat persiapan Banda Aceh sebagai kota layak anak. Pada 2021 kita target Banda Aceh jadi kota layak anak. Kita optimis bisa mencapai target ini,” jelas dia.
Saat ini, sebanyak 17 desa dari 90 desa di Banda Aceh telah dicanangkan menjadi desa layak anak. Sementara tingkat kecamatan, ada sembilan kecamatan di Banda Aceh telah dicanangkan sebagai kecamatan layak anak.
Sementara itu, Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman mengatakan, pembentukan kota layak anak bentuk keseriusan pemerintah untuk menghapus kekerasan yang kerap terjadi pada anak. “Ini adalah komitmen pemerintah kota, kecamatan, dan desa dalam melindungi dan memenuhi hak anak di Banda Aceh,” pungkasnya.
