Jakarta, Gatra.com - Kesiapan pemerintah terkait menyiapkan kualitas tenaga kesehatan yang mumpuni untuk menyiapkan proses distribusi dan pemberian vaksin pneumococcal conjugate vaccine (PCV) kepada masyarakat menjadi sorotan Direktur Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Ratna Irawati.

Menurut Ratna, peningkatan kualitas tenaga kesehatan, mulai dari pengelola gudang penyimpanan, tenaga pengantar hingga dokter atau perawat yang melayani pemberian vaksin harus diperhatikan. “Terutama tenaga kesehatan yang ada di daerah,” ucapnya dalam acara Media Workshop: Mengupas Persoalan Distribusi Vaksin di Indonesia, Selasa (19/11).

Langkah tersebut dibutuhkan, lantaran vaksin PCV tergolong baru di Indonesia. Untuk itu pelatihan berkala diperlukan agar pemerintah bisa menjamin kualitas vaksin, mulai dari gudang peyimpanan hingga pusat layanan kesehatan di daerah.

Ratna menuturkan, pemenuhan ketentuan kualitas tenaga kesehatan tersebut merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam pelaksana distribusi vaksin. Hal itu tertuang dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) No.9/2019 tentang Pedoman Teknis Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB).

Ia berharap, semua pihak (pemerintan dan swasta) harus berkomitmen agar menjaga mutu vaksin sepanjang jalur distribusi untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. BPOM sebagai otoritas obat, berkomitmen bersama-sama dengan Kemenkes dalam mensukseskan program imunisasi termasuk berkolaborasi dengan distributor yang bersertifkat penyalur cold chain product (CCP).