Home Politik Cara Wali Kota Tegal Terapkan Pemerintahan Baik dan Bersih

Cara Wali Kota Tegal Terapkan Pemerintahan Baik dan Bersih

Tegal, Gatra.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Tegal akan meningkatkan transparansi anggaran dan melakukan pemangkasan anggaran yang dinilai pemborosan. Hal ini menjadi cara menerapkan pemerintahan yang baik dan bersih.

"Fungsi atau kegunaan anggaran yang nilainya pemborosan akan kita pangkas. Harus sehemat mungkin," kata Wali Kota Tegal Dedy Yon Supriyono di sela acara Gelar Pengawasan Daerah di gedung Adipura, kompleks Balai Kota, Kamis (21/11).

Dedy Yon mengatakan, strategi penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih salah satunya yakni pengawasan terhadap jalannya pemerintahan untuk memastikan berjalan sesuai aturan, efektif dan efisien.

Menurutnya, pengawasan tersebut tidak hanya dilakukan oleh dirinya selaku kepala daerah dengan dibantu Inspektorat sesuai tugas yang tercantum dalam undang-undang, tetapi juga oleh masyarakat.

"Apalagi masyarakat sekarang sudah semakin kritis. Sekecil apapun kinerja pemerintah akan diawasi dan dituntut transparan dan akuntabel," ujarnya.

Terkait penerapan pemerintahan yang baik dan bersih, Dedy mengemukakan, Pemkot Tegal di awal 2019 sudah meraih penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan anggaran 2018 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Ini merupakan penilaian yang positif dan penghargaan yang sudah ditunggu-tunggu selama tujuh tahun," katanya.

Meski demikian, Dedy Yon menekankankan agar seluruh jajarannya tidak berpuas diri dengan berhasil diraihnya penghargaan tahunan itu. Sebaliknya, harus meningkatkan kinerja agar bisa mempertahankan raihan tersebut.

"Ini hanyalah pintu gerbang menuju pemerintah yang berooreintasi pada akuntablitas yang baik dan benar. Ini lebih sulit. Tugas kita berat untuk mempertahankan. Butuh kekompakan seluruh OPD, pejabat," ujarnya.

Menurutnya, berhasil didapatnya penghargaan WTP sejalan dengan keinginan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo terkait kinerja pemerintah kota dan kabupaten.

"Di Jawa Tengah hampir 95 persen kota dan kabupaten sudah WTP?. Inginnya Pak Ganjar 100 persen. Jadi Kota Tegal seterusnya harus tetap WTP," ucapnya.

175