Jakarta, Gatra.com – Bencana dan kerusakan lingkungan saat ini menjadi isu global yang memerlukan perhatian banyak kalangan. Tak terkecuali Indonesia sebagai negara dengan populasi tinggi dengan vegetasi hutan dan ekosistem beragam. Berkembangnya kemajuan masyarakat urban dan arus pembangunan membuat Indonesia pelahan bergerak menjadi negara polutan.
Tantangan terbesar Indonesia dalam menjaga keberlangsungan lingkungan yakni komitmen untuk menekan emisi gas rumah kaca sebesar 29 persen pada 2030 sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Paris. Komitmen tersebut menjadi rancangan pembangunan dan pertumbuhan hijau di Indonesia. Untuk mewujudkan target itu, Indonesia harus menggalang dukungan dan kerja sama dengan banyak kalangan.
Direktur Sumber Daya Energi dan Mineral, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Yahya Hidayat mengatakan sudah saatnya pemerintah fokus menggagas pembangunan berwawasan lingkungan.
“Trade off antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan ini sudah tidak seharusnya lagi menjadi hambatan di dalam melaksanakan pembangunan. Indonesia telah menyepakati dan berkomitmen untuk menyeimbangkan pilar utama pembangunan sejalan dengan komitmen global,” kata Yahya di sela diskusi Pembangunan dan Pembiayaan Berkelanjutan Kabinet Indonesia Maju di Greenhouse, Multivision Tower, Jakarta Selatan, Rabu (20/11).
Ia mengatakan komitmen untuk menjaga kelestarian lingkungan akan berjalan simultan dengan target pembangunan berkelanjutan (SDGs) dan kontribusi yang ditetapkan secara nasional (NDC). Menurutnya terdapat empat (4) kebijakan utama yang sejalan dengan inisiatif pembangunan pertumbuhan hijau. Pertama, meningkatkan kualitas hidup. Kedua, memanfaatkan pemanfaatan energi terbarukan dan efisiensi energi secara signifikan.
Kebijakan ketiga yakni meningkatkan produktivitas pertanian dan efisiensi pemanfaatan sumber daya alam. Selanjutnya memastikan upaya akselarasi dalam mengurangi deforestrasi termasuk restorasi lahan gambut. “Indonesia saat ini telah menginisiasi pembangunan rendah karbon (carbon low development). Indonesia mencoba mengatasi efek rumah kaca untuk mencapai target 29 persen pada 2030 sebagaimana yang telah disepakati sebagai komitmen internasional,” ujarnya.
Untuk mencapai target pembangunan tersebut pemerintah Indonesia menurutnya telah bekerja sama dengan Global Green Growth Institute (GGGI) sejak 2013 untuk memperkenalkan pertumbuhan hijau di Indonesia dalam mendorong investasi dan merancang proyek hijau. Kerja sama fase I difokuskan pada pengarus utamaan konsep pertumbuhan hijau dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dan sistem perencanaan daerah di beberapa provinsi.
“Sementara kegiatan fase 2 akan menitikberatkan pengembangan investasi hijau pada tiga sektor yakni energi, mitigasi lahan, dan kawasan ekonomi khusus (KEK),” kata Yahya. Ia menerangkan program pertumbuhan hijau (Green Growth Program/GGP) akan mendukung pemerintah secara teknis seperti pengembangan proyek yang disiapkan (pipeline), desain proyek, dan layanan investasi untuk menciptakan proyek yang menguntungkan (bankable).
Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan, Adi Budiarso mengatakan bahwa Kemenkeu turut memegang peranan yang besar dalam pembiayaan lingkungan. “Kemenkeu tentu hanya bagian dari keseluruhan ekosistem agen yang melakukan pengendalian perubahan iklim terutama di sisi pembiayaan. Cukup banyak yang kami lakukan ke depan misalnya kemenkeu mengidentifikasi berapa banyak dana dari pemerintah yang sudah dialokasikan untuk pengendalian perubahan iklim di Indonesia,” ucap Adi.
Ia mengatakan persoalan penanggulangan lingkungan memerlukan dukungan finansial yang sangat besar. Oleh karenanya Kemenkeu selalu menggalang kerja sama dengan Bappenas, KLHK dan kementerian teknis lainnya.
“Kita tugasnya memastikan bahwa proyek yang diusulkan kepada Green Climate Fund (GCF) untuk mendapatkan pendanaan untuk berapa bentuk finansial itu harus sesuai dengan prioritas nasional kita yakni RPJMN, lintas sektor, dan lainnya”.
Di kesempatan yang sama, Country Representative Global Green Growth Institute Indonesia, Marcel Silvius mengatakan bahwa pihaknya siap membantu pemerintah Indonesia dalam mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan dan pertumbuhan ekonomi hijau.
“Kami sudah bergerak di Indonesia dan beberapa bidang termasuk kehutanan, lingkungan hidup, energi, dan pembangunan kota hijau, dan kawasan ekonomi khusus. Dan Indonesia sudah punya banyak rencana untuk pembangunan ekonomi hijau dan rencana itu sangat ambisius untuk mencapai target Kesepakatan Paris,” ujarnya.
Marcel mengatakan GGGI telah banyak membantu negara di dunia dalam mencegah perubahan iklim dalam bentuk kerja sama internasional. Di Indonesia kerja sama GGGI dengan pemerintah terwujud di Kalimantan Timur dalam proyek penurunan emisi di sektor kehutanan. GGGI juga mendukung pemerintah Indonesia dalam pembangunan proyek energi yang berkelanjutan di Sumba, NTT.
“Mereka (GGGI) membuat proyek untuk dapat dana dari Global Climate Partnership Fund yang dikelola oleh Bank Dunia. Itu telah disetujui oleh Bank Dunia dan juga pemerintah Indonesia. Jadi itu termasuk dana sebanyak 110 juta dolar untuk program menekan emisi, bukan suatu proyek kecil, tapi proyek yang luas,” katanya.
Untuk diketahui GGGI adalah organisasi antar-pemerintah yang bertujuan untuk mempromosikan pembangunan berkelanjutan di negara yang sedang berkembang dan negara belum berkembang. GGI sekaligus ditunjuk sebagai rekanan Badan Kebijakan Fiskal untuk memperkuat kapasitas dalam mengakses dan mengimplementasi pendanaan dari Green Climate Fund (GCF).
