Washington D.C., Gatra.com - Presiden Donald Trump menandatangani undang-undang pada Kamis (21/11) yang akan memperpanjang pendanaan untuk berbagai lembaga federal hingga 20 Desember. Ini juga demi menghindari penutupan sebagian layanan pemerintah yang akan dimulai pada Jumat (22/11), sebagaimana dilansir dari Reuters.
Seorang pejabat adminustratif mengatakan Trump menandatangani RUU yang disetujui oleh Senat pimpinan Republik sebelumnya pada Kamis dengan suara 74-20. Dewan Perwakilan Rakyat yang dipimpin Demokrat meloloskan langkah tersebut pada Selasa dengan suara 231-192, dengan semua, kecuali selusin Partai Republik memilih menentang pendanaan.
Antara sekarang dan 20 Desember, negosiator DPR dan Senat akan mencari kesepakatan mengenai pembagian uang di semua birokrasi federal. Mereka berharap untuk membuat undang-undang agar pemerintah beroperasi sampai 30 September 2020, akhir tahun fiskal ini.
Baca Juga: FBI Akan Periksa Pelapor yang Mengeluhkan Tindakan Trump
Tetapi pekerjaan mereka nampaknya akan lebih rumit dengan adanya investigasi pemakzulan yang dituduhkan terhadap Trump oleh dijalankan DPR yang dipimpin oleh Partai Demokrat.
Pada Desember, DPR menghadapi perdebatan sengit apakah Trump harus dicopot dari jabatannya atau tidak. Komite Intelijen DPR sedang menyelidiki apakah Trump meminta Ukraina untuk menyelidiki saingan politiknya dari Partai Demokrat, Joe Biden sebagai imbalan atas pertemuan Gedung Putih atau pelepasan bantuan keamanan AS. Trump menyangkal tuduhan tersebut.
Ada kemungkinan debat pemakzulan bisa mencapai puncaknya di DPR tepat ketika tenggat waktu 20 Desember semakin dekat dan pendanaan federal akan berakhir lagi, kecuali Kongres dan Trump mencapai kesepakatan.
Baca Juga: Hakim Pecat Jaksa New York terkait Kasus Pajak Trump
Sebagian besar penyelesaian atas tagihan pengeluaran untuk tahun fiskal saat ini, yang dimulai pada 1 Oktober, lebih dari permintaan Trump untuk miliaran dolar untuk membangun tembok di sepanjang perbatasan AS-Meksiko.
Trump membuat janjinya untuk membangun tembok tersebut itu sebagai pusat dari kampanye 2016 dia. Meskipun dia meyakinkan para pemilih pada saat itu bahwa Meksiko akan membayar pembangunannya. Ide yang tentu saja ditolak mentah-mentah oleh Meksiko.
Setelah gagal membujuk Kongres untuk memberinya uang untuk tembok perbatasannya, Trump telah menggunakan otoritas "darurat" untuk mengalihkan dana ke pembangunan tembok dari berbagai proyek, meningkatkan kemarahan para politisi Demokrat.
