Jakarta, Gatra.com - Indonesia kerap mendapat hambatan untuk memasukkan produk kelapa sawit ke Uni Eropa (UE). Hal ini erat kaitannya dengan kebijakan Renewable Energi Directive II yang mengecualikan minyak kelapa sawit sebagai bahan baku energi tebarukan, karena berisiko tinggi memicu perubahan penggunaan lahan tidak langsung (ILUC) pada tahun 2030.
Oleh karena itu, pemerintah berupaya memperbaiki tata kelola perkebunan kelapa sawit Indonesia agar menerapkan budidaya yang berkelanjutan. Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Musdhalifah Machmud mengatakan pemerintah akan menerbitkan tiga aturan baru perkelapasawitan.
Yaitu Peraturan Presiden (Perpres) Sertifikasi Sawit yang mewajibkan sertifikasi ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil); Instruksi Presiden (Inpres) Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan; dan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Perkebunan Nusantara.
"Perbaiki kualitas dan produktivitas kelapa sawit, menjamin keberlanjutan, perbaiki seluruh tata kelola sawit," ujarnya kepada awak media ketika ditemui di Kantor Pusat PT Charoen Phokphand Indonesia, Jakarta, Ahad (24/11). Pihaknya menargetkan ketiga peraturan itu akan rampung Desember mendatang.
Menurutnya, peraturan tersebut juga dipersiapkan untuk menangkal kampanye hitam mengenai produk kelapa sawit. "Kalau udah rapi, enggak ada yang bisa klaim kita melakukan ini itu, semua tertib. Jadi itu mencerminkan sawit kita," pungkasnya.
Penasihat Perubahan Iklim dan Lingkungan Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam, Michael Bucki mengatakan, penilaian UE terhadap status kelapa sawit bisa saja berubah berdasarkan laporan review (tinjauan) ILUC yang akan dikeluarkan pada 2021 dan 2023 mendatang.
"Apabila Indonesia berada pada jalur yang benar, kami berterima kasih atas hasil (penelitian) baru nanti," ujarnya dalam konferensi pers di Hotel Pullman, Jakarta, Rabu (5/9).
