Jakarta, Gatra.com - Isu radikalisme dan intoleransi tengah menjadi salah satu fokus pemerintah saat ini. Meski begitu, Setara Institute masih melihat tidak ada sinergitas antara satu kementerian dengan kementerian lainnya untuk mengatasi kedua permasalahan itu.

Hal itu lah yang kemudian menurut Direktur Riset Setara Institute, Halili menunjukkan belum baiknya indikator dan perspektif pemerintah dalam agenda pemajuan toleransi dan penanganan radikalisme.

"Pemerintahan baru periode kedua Presiden Joko Widodo menunjukkan concern yang tinggi terhadap isu penanganan radikalisme dan pemajuan toleransi. Tapi, sejauh ini kami tidak melihat ada kepaduan, setiap menteri ingin jalan sendiri sendiri terutama Menag yang statementnya menimbulkan kegaduhan," ujar dia usai acara diskusi Pemajuan Toleransi di Daerah: Input Untuk Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, di kawasan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Minggu (24/11).

Padahal, menurut Halili, untuk menangani masalah radikalisme dan intoleransi, pemerintah harus melakukan pendekatan khusus ke tiap-tiap daerah. Oleh karenanya, peran pemerintah terutama dari pihak Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri sangat diperlukan dalam hal ini.

Sebab, untuk memberantas radikalisme dan intoleransi tidak melulu soal pelarangan pemakaian celana cingkrang dan cadar. Melainkan dengan mempersempit ruang berbagai ekspresi intoleransi, memperkuat regulasi dan jaminan atas kesetaraan hak dan akses bagi seluruh warga, tetutama untuk kelompok-kelompok minoritas.

"Ketiga, meningkatkan sejumlah aktor lokal dalam memajukan toleransi dan membangun harmoni serta kerukunan dalam kebhinekaan. Dan yang keempat, membangun basis sosial kemasyarakatan yang memiliki ketahanan," imbuh Halili.

Cara-cara tersebut, lanjut dia, perlu dilakukan untuk membentengi diri dari penyebaran narasi dan gerakan anti kebhinekaan, anti demokrasi dan juga anti negara Pancasila.